Berapa Besaran Gaji Candra Kusuma? Sosok DPRD Bogor yang Viral karena Telantarkan Anak Istri hingga Menikah dengan Perempuan Lain

SketsaNusantara.id- Nama Candra Kusuma yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bogor asal Partai Demokrat sedang jadi perhatian publik di media sosial.

Hal tersebut usai akun X milik @nitaainir yang mengaku sebagai anak dari dari Candra Kusuma mencuitkan perilaku buruk sang ayah beserta rasa kecewanya.

Candra Kusuma diketahui menikah lagi dengan wanita lain sejak tahun 2010 dan disebut tak pernah pulang untuk menemui anak dan istrinya di Sidoarjo.

Baca Juga: Usai Audiensi dengan 6 Elemen Masyarakat, Pansus Pilkada DPRD Jember Segera Panggil Penyelenggara Pemilu

Bahkan anaknya itu mengungkapkan kalau sang ayah tidak menafkahinya secara cukup dan layak, serta ditelantarkan selama kurang lebih 11 tahun lamanya.

Besaran gaji Candra Kusuma yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bogor itupun jadi sorotan banyak orang, berdasarkan penelusuran SketsaNusantara.id dari akun X @nitaainir.

Terlebih lagi karena ia begitu tega tak memberi nafkah yang cukup, padahal dikenal berprofesi sebagai seorang politisi dan juga jabatan penting lainnya.

Baca Juga: AMCJ Minta Pansus Pilkada DPRD Jember Awasi Penggunaan APBD 2024 di Pilkada, Ketua Pansus Segera Panggil OPD

Candra Kusuma diketahui dilantik secara resmi sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk masa periode 2024-2029.

Ia sukses menduduki kursi dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor tersebut yang berasal dari Dapil II lewat Partai Demokrat.

Resmi menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor, gaji yang diterima oleh Candra Kusuma kabarnya bisa mencapai puluhan juta.

Baca Juga: Siapakah Candra Kusuma? Ini Profil Anggota DPRD Bogor dari Partai Demokrat yang Jadi Sorotan Usai Skandal Perselingkuhannya Viral di Medsos

Gaji seorang anggota DPRD tertulis secara lengkap pada PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Selain itu ada juga Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.