Polemik Utang Program JPK Sekitar 72 Miliar, Komisi D DPRD Jember Segera Panggil Dinkes dan 3 RSD

SketsaNusantara.id - Polemik jaminan kesehatan di Jember mencuat, usai anggaran Program Kegiatan Jember Pasti Keren (JPK) yang sudah habis di pertengahan tahun 2024.

Habisnya anggaran pelayanan kesehatan ini, menimbulkan hutang bagi 3 Rumah Sakit Daerah dan beberapa Puskesmas di Jember dengan total kurang lebih 72-75 miliar.

Kondisi ini menjadi sorotan bagi Komisi D DPRD Jember, yang melihat bahwa persoalan kesehatan ini menjadi layanan utama yang harus terpenuhi.

Baca Juga: 2 Jam Jadi Bahan Roasting Komika Jember, Gus Fawait Puji Gaya Kritis Anak Muda

Anggota Komisi D DPRD Jember Achmad Dhafir mengatakan, pada periode DPRD Jember sebelumnya Komisi D sudah melakukan sidak dan audiensi dengan Dinas Kesehatan dan 3 Rumah Sakit Daerah.

“Jadi pasca sidak itu diketahui bahwa program JPK ini didengungkan bahwa seluruh warga Jember yang berKTP Jember, bisa menggunakan program tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi SketsaNusantara.id di DPRD Jember, Selasa 14 Oktober 2024.

Ia menerangkan, anggaran pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Jember ini sudah berjalan sejak tahun 2019-2022, yang saat itu masih bernama program SPM.

Baca Juga: SPSI Deklarasikan Dukungan untuk Gus Fawait, Berharap Ada Perubahan untuk Jember Lebih Maju

“Total anggarannya saat itu mencapai 65-70 Miliar,” imbuhnya.

Tetapi, saat ini anggaran pelayanan kesehatan JPK dikabarkan sudah habis dan akhirnya menggunakan anggaran BLUD dari RSD masing-masing.

“Prinsipnya tetap tidak boleh RSD menolak orang sakit, jadi tetap harus diterima, bila sudah habis anggaran program pasti mereka menggunakan anggaran BLUD terlebih dahulu,” tuturnya.

Baca Juga: Cawabup Jember Djoko Susanto Ingin Pemerintah Menjadi Stimulus Ekonomi Mandiri Pesantren

Sehingga menurut Dhafir, kebutuhan ini tetap harus menjadi yang utama tetapi ada kelemahannya yakni tidak adanya kategori yang jelas bagi penerima program JPK.

“Intinya program JPK ini tidak ada kategori yang jelas, jadi ada orang Jember yang sudah mengikuti BPJS kemudian tidak membayar preminya kemudian beralih ke JPK dan ini yang membuat anggarannya menjadi jebol,” ungkapnya.