Caleg Demokrat Walk Out dari Forum saat Pencermatan Ulang, Tri Sandi: Kami Akan Laporkan ke Polisi

SketsaNusantara.id - Proses pencermatan dan rekapitulasi ulang di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, Partai Demokrat memilih walk out dari forum.

Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian data yang dimiliki oleh Demokrat, dengan data yang sudah disandingkan tersebut.

Ketua DPC Demokrat Tri Sandi Apriana mengatakan, aksi tidak melanjutkan proses pencermatan dan rekapitulasi tersebut karena adanya ketidaksesuaian.

Baca Juga: Penyandingan Data dan Rekapitulasi Selesai, NasDem Jember Resmi Pertahankan Kursi Dapil 1

“Pertama adanya segel form C plano yang sudah rusak, kemudian juga adanya tanda tangan di C plano atau C hasil ini tidak sama termasuk juga barcodenya,” ujarnya saat meninggalkan forum, Rabu, 19 Juni 2024.

Ia menerangkan, jika C Plano ini dibuka semua, maka memang akan tetap jumlahnya tetapi ada perubahan di partai lain.

“Walaupun jumlahnya sama hasilnya, tetapi ada jumlah suara partai lain yang tidak sesuai karena beralih ke Partai NasDem dan surat suara rusak juga beralih,” jelasnya.

Baca Juga: Angelina Sondakh Bocorkan Permainan Nakal di Lingkup DPR: Modal Tanda Tangan, Dapet Barang Mewah!

Aksi meninggalkan ruangan atau walk out ini menurutnya, sebagai bentuk protes dan proses yang masih berlangsung itu tidak sesuai dengan amar putusan MK.

“Kami memang tidak mengajukan form keberatan dan memilih pergi, karena kami menilai bahwa proses ini sudah tidak benar. Apalagi KPU melanjutkan prosesnya tanpa saksi dari pemohon di MK,” tuturnya.

Maka dari itu langkah selanjutnya, ia akan melaporkan kejadian ini kepada kepolisian karena sudah melanggar pidana Pemilu.

Baca Juga: Sudah Aman? Polda Jogja Bantah Situasi Babarsari Sleman Memanas Usai Kasus Keributan NTT vs IKS Viral, Netizen Beri Tanggapan Menohok

“Kami laporkan ke pihak kepolisian, karena adanya perubahan-perubahan angka dan juga melanjutkan prosesnya tanpa ada saksi dari pemohon,” ungkapnya.

Ia menambahkan, proses yang berlangsung di KPU Jember menjadi tidak sah dan tidak sesuai dari amar putusan MK.***