Sebagai tindak lanjut teknis di tingkat legislatif, Halim menyebutkan pihaknya akan segera memberikan mandat kepada Komisi A untuk turun tangan melakukan inventarisasi secara mendalam.
Pendataan ini akan mencakup kalkulasi kebutuhan riil armada baru, peninjauan unit yang perlu diperbaharui, serta pemetaan penempatan pos pelayanan di tiap kecamatan.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI
Artikel Terkait
Pasca Rapat APBD 2027 Tertutup, Fraksi PKB DPRD Jember Pastikan Pembahasan Selanjutnya Dilaksanakan Secara Terbuka
Evaluasi LPP APBD 2025, DPRD Jember Minta Pemkab Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Gubernur dan BPK
Fraksi Gerindra DPRD Jember Sebut Rencana Pinjaman di RAPBD 2027 Difokuskan untuk Percepatan Pembangunan, Ardi: Demi Kemaslahatan Rakyat
DPRD Jember Minta Pemkab Kaji Ulang Pinjaman Rp786,5 Miliar, Widarto: Masih Ada Alternatif Selain Utang
DPRD Jember Fasilitasi Pemulangan Jenazah Warga Nogosari yang Meninggal di Kotabaru Kalimantan Selatan
Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Fraksi PPP DPRD Jember Restui Rencana Pinjaman Daerah Rp786 Miliar ke PT SMI
Fraksi PKB DPRD Jember Tanggapi Soal Pinjaman Rp786,5 Miliar, Candra: Pastikan Infrastruktur Merata Hingga Desa
Terima Aspirasi Ratusan Kades Soal Pemangkasan DD, Ketua DPRD Jember Halim: Mereka Ingin Pemerataan Infrastruktur
Tolak Pinjaman Rp786 Miliar, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto Tunjukkan Rumus APBD 2027 Bebas Utang
Dorong Peningkatan PAD dari Sektor Retribusi Parkir, Komisi C DPRD Jember Targetkan Pendapatan Capai Rp23 Miliar