Dari Pembekuan MBG hingga Subsidi UKT, Ini Deretan Tuntutan Mahasiswa yang Diterima Gibran dan Akan Dibawa ke Prabowo

SketsaNusantara.id - Sejumlah tuntutan mahasiswa kini berada di meja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Setelah menggelar demonstrasi di kawasan Istana Wakil Presiden, perwakilan mahasiswa dari tiga perguruan tinggi akhirnya diterima untuk berdialog secara langsung.

Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Dalam audiensi itu, mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang mereka nilai perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari isu pendidikan, hukum, hingga ekonomi.

Baca Juga: Pertemuan Mahasiswa dan Gibran Berujung Polemik, Istana Bantah Ada Kesepakatan soal Tenggat Waktu Tuntutan

Menariknya, usai pertemuan tersebut, mahasiswa menyebut berbagai aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, mereka juga memberikan tenggat waktu lima hari kepada pemerintah untuk menunjukkan tindak lanjut atas tuntutan yang telah diajukan.

Sebelum audiensi berlangsung, puluhan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Koordinator Aksi UBK, Muhammad Abdimaludin, mengatakan pertemuan berlangsung dalam suasana dialog. Menurutnya, Gibran menerima berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen meneruskannya kepada Presiden Prabowo.

Baca Juga: Kelompok Mahasiswa Bersiap Gelar Aksi di Jakarta, Ini Lokasi Demo dan Jumlah Personel yang Disiagakan Polisi

"Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto, dia akan sounding lagi," kata Abdimaludin usai pertemuan.

Ia menjelaskan bahwa mahasiswa memanfaatkan audiensi tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Aspirasi yang dibawa mencakup isu daerah maupun persoalan berskala nasional.

Dalam bidang fiskal dan pendidikan, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka juga meminta audit transparan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kedaulatan pangan.

Selain itu, mahasiswa mengusulkan agar anggaran hasil efisiensi dialihkan untuk subsidi uang kuliah tunggal (UKT) dan mendukung biaya operasional pendidikan tinggi.

Pada klaster hukum dan supremasi sipil, mahasiswa mendorong pemerintah mengirim rekomendasi resmi kepada DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.

Sementara dalam sektor ekonomi dan energi, mahasiswa meminta pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Mereka juga menolak kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional.