Pemerintah Siapkan Perubahan Besar pada Program MBG, Kantin Sekolah Bakal Punya Peran Penting

SketsaNusantara.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Di tengah berbagai evaluasi yang dilakukan, pemerintah justru menyiapkan sejumlah penyesuaian baru agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

Perubahan yang sedang dikaji tidak hanya menyangkut pola distribusi makanan. Pemerintah juga mempertimbangkan keterlibatan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem penyediaan makanan bagi para siswa penerima manfaat.

Langkah tersebut menjadi perhatian karena menyangkut jutaan pelajar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, sebagian besar siswa yang telah menerima manfaat program ini masih mengharapkan MBG tetap berjalan.

Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu, Deddy Corbuzier Ternyata Punya 'MBG' Sendiri, Aksinya Rutin Bagikan Makanan Gratis dengan Borong Dagangan UMKM Tuai Pujian

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan program tersebut akan terus dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan. Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan bantuan diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Berdasarkan data yang kami miliki, jumlah murid yang menerima MBG mencapai sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia, atau setara dengan 80,94 persen. Mayoritas dari mereka sangat mengharapkan program ini tetap berjalan," ujar Abdul Mu’ti, 14 Juni 2026.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, pemerintah kini mengintegrasikan data penerima MBG dengan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi penerima berdasarkan nama, alamat, serta sekolah tempat siswa menempuh pendidikan.

Baca Juga: Kejagung Beberkan Modus Proyek Motor Listrik MBG, Dari Dugaan Pengondisian Tender hingga Pembayaran 100 Persen

Integrasi data tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, pemerintah juga memiliki gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi penerima manfaat di berbagai daerah.

Meski program dipastikan berlanjut, pemerintah akan menerapkan pola prioritas dalam penyalurannya. Skema baru ini mempertimbangkan tingkat kebutuhan ekonomi serta kondisi masing-masing sekolah.

Sekolah yang dinilai memiliki tingkat kemandirian lebih baik berpotensi tidak lagi menjadi penerima utama program. Sebaliknya, sekolah dengan siswa yang membutuhkan bantuan lebih besar akan memperoleh prioritas.

"Sekolah yang dinilai sudah mandiri atau sisanya dianggap tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG, dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima. Sebaliknya, sekolah dengan siswa yang lebih membutuhkan akan menjadi prioritas utama," tambahnya.

Selain perubahan sasaran penerima, pemerintah juga membuka peluang bagi kantin sekolah untuk berperan sebagai dapur mandiri. Kebijakan ini menjadi salah satu terobosan yang sedang dikaji untuk memperkuat pelaksanaan program di tingkat sekolah.

Meski demikian, kantin sekolah yang terlibat tetap harus memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Seluruh proses penyediaan makanan akan berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN).