Pramono Anung Ancam Tindak Tegas Sekolah Swasta Gratis yang Masih Pungut Biaya dari Siswa

SketsaNusantara.id - Program sekolah swasta gratis di Jakarta kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah sekolah disebut masih memungut biaya dari peserta didik meski telah masuk program gratis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sorotan tersebut memicu respons langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap sekolah yang terbukti masih menarik biaya dari siswa.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat berada di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026). Pernyataan tersebut sekaligus menjawab sorotan DPRD DKI Jakarta terkait pelaksanaan program sekolah gratis di sejumlah sekolah swasta.

Baca Juga: Konser BTS di Jakarta Diselenggarakan di Mana? Gubernur Jakarta Pramono Anung Ngaku 'Menyerah' pada ARMY dan Konser akan Dilaksanakan di Stadion Ini

Menurut Pramono, sekolah yang sudah menerima fasilitas program gratis seharusnya tidak lagi membebani peserta didik dengan pungutan tambahan. Pemerintah DKI Jakarta disebut akan menindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran.

"Kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu," ujar Pramono di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat 8 Mei 2026.

Meski demikian, Pramono belum menjelaskan bentuk sanksi yang akan diterapkan kepada sekolah terkait. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut masih melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan program tersebut.

Baca Juga: 4 Fakta Penangkapan 6,9 Ton Ikan Sapu-sapu di Jakarta, Gubernur Pramono Anung Bakal Siapkan ‘Pasukan Khusus’

Program sekolah swasta gratis sendiri menjadi salah satu kebijakan pendidikan yang mendapat perhatian besar masyarakat. Program itu diharapkan membantu peserta didik memperoleh akses pendidikan tanpa tambahan biaya.

Dalam keterangannya, Pramono juga menyebut pelaksanaan program sekolah gratis tidak dapat dijalankan sepihak oleh pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

Ia menilai DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan serta penganggaran program pendidikan gratis tersebut. Karena itu, koordinasi dengan legislatif disebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.

"Untuk sekolah gratis, komisi yang berwenang di DPRD segera akan saya terima secara official karena memberikan fasilitas sekolah gratis itu tidak mungkin sendirian oleh Pemerintah DKI Jakarta, jadi harus bersama-sama dengan DPRD," ucap Pramono.

Selain membahas evaluasi program berjalan, pemerintah juga mulai menyiapkan rencana untuk tahun berikutnya. Salah satu pembahasan yang akan dilakukan ialah kemungkinan penambahan jumlah sekolah penerima program.

Pramono mengatakan keputusan terkait penambahan sekolah gratis nantinya akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Pembahasan itu sekaligus menentukan arah pengembangan program pendidikan gratis ke depan.