Virdian menilai bahwa empati tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pernyataan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Ia mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan pejabat publik menggunakan transportasi umum. Dengan begitu, para pejabat akan terdorong untuk memperbaiki sistem transportasi secara menyeluruh.
"Bayangin kalau dari pusat ada peraturan pejabat publik wajib setiap hari naik transportasi umum. Naik kereta KRL kaya kita desak-desakan, panas-panasan, pasti mereka tahu rasanya," sambungnya.
"Kalau mereka merasakan langsung, mau nggak mau mereka akan bikin kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, misal nambah armada atau bikin sistem transportasi yang terintegrasi," tambahnya.
Gagasan ini pun memicu diskusi luas di media sosial. Banyak yang setuju bahwa pengalaman langsung menggunakan transportasi publik dapat membuka perspektif baru bagi para pengambil kebijakan.
Di sisi lain, tidak sedikit pula yang menilai bahwa perbaikan sistem seharusnya tidak perlu menunggu pejabat merasakan langsung kondisi tersebut.
Bahkan, ada yang membandingkannya dengan pejabat publik lain yang menggunakan transum karena tak mendapat fasilitas dari negara.
"Bener banget, terima kasih sudah mewakili suara kami. Pejabat negara yang enak-enakan ke kantor pakai patwal gak ngerasain jadi kita yang tiap hari harus berebut naik KRL," komentar warganet.
"Pejabat negara kita terlalu dimanjakan. Saya bertaun-taun di Jepang sering ketemu anggota DPR naik kereta. Ya sama-sama kaya rakyat biasa, desak-desakan dalam kereta, itu jadi bikin mereka jadi disiplin, bisa dilihat negaranya maju dan punya adab yang baik," imbuh warganet lainnya.
Tragedi kecelakaan KRL di Bekasi telah membuka kembali diskusi lama tentang pentingnya transportasi publik yang aman, layak, dan berkeadilan.
Kecelakaan yang menewaskan belasan orang ini menjadi alarm keras bahwa masih ada celah dalam sistem keselamatan transportasi di Indonesia. Evaluasi menyeluruh yang kini dilakukan diharapkan tidak berhenti pada wacana semata.
Di tengah duka yang mendalam, suara-suara seperti yang disampaikan Virdian Aurellio menjadi pengingat bahwa perubahan sering kali lahir dari desakan publik, sementara pejabat negara yang seharusnya melayani masyarakat justru mendapat fasilitas mewah.
Harapannya, tragedi ini benar-benar menjadi titik balik untuk menghadirkan transportasi umum yang lebih aman dan berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini
Artikel Terkait
Menko Infrastruktur AHY Bereaksi Keras Soal Tragedi Kereta Bekasi Timur, Audit Keamanan Jalur Ganda dan Janji Perbaikan Sistem Harus Segera Dilakukan
Geram, Netizen Banjiri Instagram Menteri PPPA Arifah Fauzi yang Usul Gerbong Wanita Dipindah ke Tengah Usai Tabrak Kereta di Bekasi
Pengamat Transportasi Soroti Insiden KRL Bekasi, Ungkap Penyebab Utama Kecelakaan, Perlu Evaluasi Keandalan Infrastruktur dan 'Human Error'
Berkaca dari Kecelakaan KRL di Bekasi, Rieke Diah Pitaloka Desak Evaluasi Menyeluruh, Dorong Percepatan Reformasi Sistem Perkeretaapian Nasional
Dasco Hubungi Prabowo Usai Insiden KA Bekasi, Presiden Tinjau Korban dan Siapkan Perbaikan Besar Perlintasan Kereta
16 Korban Jiwa di Bekasi Jadi Sorotan, Rieke Diah Pitaloka Minta Reformasi Besar Sistem Perkeretaapian Nasional