Duka Mendalam Tragedi Kecelakaan KRL di Bekasi, Virdian Aurellio Sentil Pejabat Negara yang Dapat Fasilitas Mewah hingga Desak Ikut Naik Transum

SketsaNusantara.id - Tragedi kecelakaan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur masih menyisakan duka mendalam bagi masyarakat.

Insiden yang menewaskan 16 orang yang sebagian besar merupakan pekerja perempuan ini menjadi pengingat keras bahwa keselamatan transportasi publik harus menjadi prioritas utama.

Di tengah suasana berduka, publik tidak hanya menyampaikan belasungkawa, tetapi juga mulai menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi umum yang lebih aman, manusiawi, dan terintegrasi.

Salah satu suara yang mencuri perhatian datang dari konten kreator Virdian Aurellio. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, mantan Ketua BEM Unpad itu menyoroti kondisi transportasi umum di Indonesia, sekaligus menyoroti kesenjangan antara fasilitas pejabat negara dan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Baca Juga: Habib Jafar Doakan Korban Kecelakaan KRL Bekasi Timur, Data Terbaru 14 Meninggal dan 84 Luka

Di tengah suasana berduka, Virdian Aurellio menyuarakan keresahan masyarakat dan mendesak pemerintah untuk melakukan "pengorbanan" demi masyarakat. 

"Nyawa yang gugur nggak boleh sia-sia. Sudah saatnya pejabat publik yang melakukan pengorbanan, bukan hanya rakyat," kata Virdian, dikutip SketsaNusantara.id dari video yang diunggah di akun Instagram @virdian_aurellio pada hari Kamis, 30 April 2026.

Dalam unggahannya, Virdian melontarkan gagasan yang cukup ekstrem namun relevan, yakni dengan mewajibkan pejabat publik untuk menggunakan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari.

Bukan tanpa alasan, kebijakan pejabat wajib naik transum menjadi salah satu tindakan negara yang lebih berempati pada masyarakat.

Menurutnya, banyak kebijakan pejabat negara yang selama ini dinilai tidak berpihak pada rakyat karena para pengambil keputusan tidak benar-benar merasakan langsung kondisi di lapangan.

Ia menyinggung berbagai fasilitas yang kerap dinikmati pejabat, mulai dari wacana kenaikan tunjangan, rumah dinas mewah, hingga penggunaan pengawalan di jalan.

"Kalau negara punya empati, berikan kebijakan agar seluruh pejabat publik wajib naik transportasi umum, karena kita tahu habit pejabat publik kita adalah hanya bikin kebijakan yang bakal menguntungkan mereka," ujarnya.

"Ada anggota DPR yang minta gaji dan tunjangan dinaikin karena alasannya rumah jauh, Gubernur bikin rumah dinas mewah katanya capek, terus menteri-menteri pakai patwal karena sibuk," imbuhnya.

Perkataan tersebut menjadi refleksi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pembuat kebijakan dan masyarakat yang mereka layani.