Atasi Persoalan Antrean Panjang, Wacana Kementerian soal Sistem 'War Tiket' Haji Tuai Kritik, Dinilai Tak Adil hingga Berpotensi Timbul Masalah Baru

Alih-alih mendapat dukungan, wacana "war ticket" justru menuai kritik dari publik. Banyak warganet menilai konsep tersebut tidak tepat diterapkan dalam ibadah haji yang dinilai tak adil hingga menimbulkan masalah baru.

"Haji kok disamain kayak konser pakai war ticket? Pikirin itu jemaah yang sudah puluhan tahun antre, kasihan sampe ada yang meninggal sebelum berangkat karena kelamaan nunggu," tulis salah satu warganet.

"Nggak adil dong, yang punya banyak duit bisa haji bolak-balik sedangkan rakyat kecil nggak bisa berangkat karena duit belum kekumpul," imbuh warganet lainnya.

Selain itu, publik lain juga menyoroti potensi munculnya praktik percaloan hingga joki (jastip) dalam sistem tersebut.

"Ini bisa membuka peluang calo dan joki war ticket. Bukannya menyelesaikan masalah, malah berpotensi menimbulkan chaos," komentar warganet lainnya.

Tak sedikit pula yang mempertanyakan arah kebijakan kementerian baru tersebut, mengingat tujuan awal pembentukan lembaga adalah untuk memperbaiki sistem antrean, bukan menggantinya dengan mekanisme yang dinilai belum matang.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Skenario Penundaan Haji 2026, MUI Ingatkan Pentingnya Optimisme dan Pelayanan Jamaah

Pengamat menilai, perubahan sistem haji bukan perkara sederhana karena menyangkut aspek keadilan, kesiapan finansial, hingga regulasi internasional dengan Arab Saudi.

Sistem "war ticket" dikhawatirkan akan lebih menguntungkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi, sementara kelompok lain yang sudah lama menunggu justru terpinggirkan.

Karena itu, berbagai pihak mendorong agar pemerintah lebih fokus pada pembenahan sistem yang ada, termasuk optimalisasi kuota, transparansi data antrean, serta perlindungan bagi calon jemaah lanjut usia.

Meski demikian, Gus Irfan menegaskan bahwa gagasan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan resmi.

"Tentu ini bukan hal yang gampang untuk diputuskan. Tapi sebagai sebuah wacana, sah-sah saja untuk kita pikirkan," tuturnya.

Hingga saat ini, wacana tersebut masih menjadi bahan diskusi dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah.

Namun, perdebatan yang muncul menunjukkan bahwa kebijakan terkait ibadah haji tetap menjadi isu sensitif yang menyangkut kepentingan jutaan umat Muslim di Indonesia.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!