Viral Ribuan Motor MBG Berlogo BGN, Ternyata Sudah Dianggarkan sejak 2025

SketsaNusantara.id - Video ribuan sepeda motor yang dikaitkan dengan program makan bergizi gratis (MBG) mendadak ramai di media sosial. Unggahan tersebut memicu perhatian publik karena jumlah kendaraan yang terlihat cukup besar.

Dalam video yang beredar, terlihat motor trail hingga motor listrik masih terbungkus rapi. Kendaraan tersebut tampak diangkut menggunakan mobil besar dalam jumlah banyak. Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Unggahan akun Instagram @undercover.id pada Selasa, 7 April 2026, turut memperkuat perhatian publik. Dalam unggahan tersebut tertulis, “Belum jelas, sudah dispill,” yang menambah rasa penasaran warganet.

Baca Juga: Viral 70 Ribu Motor Listrik Berstiker BGN, Dibagikan Gratis Untuk Pegawai SPPG?

Sorotan utama muncul karena kendaraan tersebut terlihat menggunakan logo Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini kemudian memicu pertanyaan terkait tujuan penggunaan motor tersebut dalam program MBG.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana memberikan penjelasan resmi kepada publik. Ia membenarkan bahwa kendaraan yang terlihat dalam video tersebut merupakan bagian dari pengadaan pemerintah.

Dadan menyebut bahwa pengadaan motor tersebut telah direncanakan dalam anggaran tahun 2025. Kendaraan itu disiapkan untuk mendukung operasional program MBG di berbagai daerah.

Baca Juga: Tegas! BGN Hentikan Insentif Mitra MBG Jika Fasilitas Tak Layak atau Gagal Operasi

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa kendaraan tersebut akan digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peran ini berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di tingkat lapangan.

Meski sudah ramai diperbincangkan, Dadan menegaskan bahwa motor tersebut belum dibagikan secara resmi. Saat ini, kendaraan masih dalam proses administrasi sebelum digunakan.

Menurutnya, seluruh unit harus terlebih dahulu dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). Proses ini menjadi syarat sebelum kendaraan dapat didistribusikan kepada pihak terkait.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.

Selain itu, Dadan juga menanggapi isu terkait jumlah kendaraan yang beredar di media sosial. Ia menyebut informasi mengenai jumlah 70 ribu unit tidak sesuai dengan data yang ada.