Tuai Pro Kontra, Jusuf Kalla Justru Sarankan Pemerintah Naikkan Harga BBM untuk Mendorong Penghematan Energi, Publik Minta Pertimbangkan Hal Ini

SketsaNusantara.id - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) turut angkat bicara mengenai isu kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) yang belakangan ini ramai jadi perbincangan.

Sebelumnya, muncul kabar soal kenaikan harga BBM per 1 April 2026 akibat eskalasi konflik Timur Tengah yang berpengaruh pada stabilitas pasokan energi global hingga lonjakan harga minyak dunia.

Namun, Pertamina membantah isu tersebut. Sebagai gantinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar sebagai upaya penghematan energi dalam negeri.

Baca Juga: Benarkah Harga BBM Naik per 1 April? Ini Konferensi Pers Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Namun, di tengah upaya pemerintah menahan kenaikan BBM, Jusuf Kalla justru mengusulkan agar harga BBM dinaikkan mengikuti harga internasional.

Menurut JK, langkah tersebut menjadi salah satu cara untuk mendorong penghematan energi. Harga BBM terlalu murah juga mendorong konsumsi berlebihan yang ikut berdampak pada mobilitas masyarakat.

"Langkah pertama untuk mengatasi BBM akibat konflik Timur Tengah justru harus disesuaikan dengan harga internasional, sebab kalau BBM murah seperti sekarang ini, orang akan bepergian seenaknya, memakai seenaknya, akibatnya kita mengalami kemacetan di mana-mana," ujar JK, dikutip SketsaNusantara.id dari video yang diunggah akun Instagram @fakta.indo pada hari Jumat, 3 April 2026.

Lebih lanjut, JK melihat kondisi negara-negara ASEAN yang mulai menaikkan harga BBM karena faktor eksternal yang sudah tidak bisa diatasi pemerintah.

Baca Juga: Pertamina Pastikan Harga BBM Tak Naik, Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite dan Solar per 1 April 2026, Begini Ketentuannya

"Pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, mereka menaikkan (harga BBM) itu tidak ada reaksi demo dari masyarakat," ujarnya.

"Sebab masyarakat memahami bahwa itu faktor eksternal yang tidak bisa ditunda. Faktor eksternal (akibat konflik Timur Tengah) yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah," ucap JK.

Tak hanya itu, JK menilai bahwa subsidi BBM Indonesia yang terlalu besar akan membebani APBN. Terlebih, saat harga minyak mentah dunia saat ini sudah berada di atas 100 dolar AS per barel.

Baca Juga: Hadapi Krisis Minyak Dunia, Begini Cara 7 Negara di Asia untuk Hemat BBM, dari WFH hingga Belajar Online

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu juga meyakini kenaikan harga BBM akan mendorong masyarakat lebih hemat energi yang sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi.