Pemerintah Siapkan Bansos Tambahan di Tengah Wacana BBM Naik, Penerima Bisa Melonjak 2 Kali Lipat

SketsaNusantara.id - Pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi isu penyesuaian harga bahan bakar minyak. Salah satu upaya yang disiapkan adalah penebalan bantuan sosial bagi masyarakat.

Kementerian Sosial menyatakan tengah merancang skema bantuan sebagai stimulus ekonomi. Program ini ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini juga disiapkan untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga.

Baca Juga: Diacak Ulang, Mensos Tegaskan Masyarakat Miliki Peran Usul Data Penerima Bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa skema tersebut masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Pembahasan akan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama kementerian terkait.

"Ya kita tunggu aja dulu ya. Nanti itu kan dirapatkan secara khusus, dan Kementerian Sosial tentu akan menyesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden melalui kementerian-kementerian yang telah ditunjuk untuk itu," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Meski belum diputuskan, Kementerian Sosial menyatakan telah menyiapkan sejumlah skenario. Penyesuaian akan dilakukan sesuai arahan Presiden melalui kementerian terkait.

Baca Juga: Rieke Diah Pitaloka Soroti Kasus Siswa SD Kabupaten Ngada NTT yang Nekat Akhiri Hidup Karena Tak Bisa Beli Buku, Kritik Keras Kebobrokan Data Bansos

Skema yang disiapkan mencakup dua kemungkinan utama. Pertama, penambahan nilai bantuan bagi keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar.

Kedua, pemerintah membuka peluang memperluas jumlah penerima bantuan. Data yang digunakan berasal dari basis data reguler yang telah dimiliki pemerintah.

Dalam pengalaman sebelumnya, jumlah penerima bantuan bisa meningkat signifikan. Angkanya bahkan dapat mendekati dua kali lipat dari jumlah awal.

Data reguler mencatat sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat. Jumlah tersebut berpotensi meningkat hingga sekitar 35 juta penerima.

Kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga ingin memastikan konsumsi rumah tangga tetap stabil.

Konsumsi rumah tangga dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, bantuan sosial menjadi salah satu instrumen yang disiapkan.