Bupati Warsubi Tekankan Harmonisasi dalam Rapat Pleno LKS Tripartit Jombang

SketsaNusantara.id - Rapat Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kembali digelar oleh Pemerintah Kabupaten Jombang di Ruang Rapat Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Senin 30 Maret 2026.

Pertemuan ini dihadiri Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Dandim 0814 Letkol Kav. Dicky Prasojo, Perwakilan dari Polres Jombang Budi Kasat Intel Polres Jombang, perwakilan pengusaha, hingga serikat pekerja guna membahas stabilitas ketenagakerjaan dan iklim investasi di wilayah Jombang.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kadin, serta seluruh serikat pekerja/buruh yang selama ini telah menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, hubungan industrial yang harmonis adalah kunci utama menarik investasi.

Baca Juga: 5 Background Poster Hari Buku Anak Sedunia 2026, Undangan Acara Cantik Khusus Meningkatkan Literasi Anak

"Hubungan industrial yang kondusif sangat penting dan dibutuhkan untuk memberikan jaminan kenyamanan investor dalam berinvestasi di Kabupaten Jombang," ujar Bupati Warsubi.

Ia menambahkan, pertumbuhan investasi akan berbanding lurus dengan kesejahteraan warga melalui perluasan lapangan kerja dan penurunan angka pengangguran.

Bupati juga menginstruksikan kepada pimpinan perusahaan dan pengurus serikat untuk tidak hanya mengandalkan forum kabupaten, tetapi memperkuat komunikasi di tingkat internal perusahaan melalui lembaga Bipartit.

Baca Juga: Anies Baswedan Kecam Serangan Israel yang Menewaskan Prajurit TNI di Lebanon, Desak PBB Menindak Tegas Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Netanyahu

"Saya minta kepada para pimpinan perusahaan dan pengurus serikat pekerja untuk meningkatkan pemberdayaan dan fungsi lembaga kerjasama Bipartit di masing-masing perusahaan. Ini guna memperkecil potensi perselisihan," tegasnya.

Selain itu, peran Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan diminta lebih proaktif dalam memberikan data dan saran kepada pimpinan daerah. Hal ini diharapkan menjadi landasan akurat dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan tenaga kerja di lapangan.

Rapat pleno kali ini membahas sejumlah agenda krusial. Di antaranya, hasil aspirasi yang diidentifikasi oleh Tim Deteksi Dini, progres penanganan sengketa ketenagakerjaan, dan peningkatan pelayanan investasi di Kabupaten Jombang.

Baca Juga: Israel Pasang Badan Sebut 3 Prajurit TNI yang Gugur dalam Misi Kemanusiaan di Lebanon Belum Tentu Akibat Serangan IDF, Begini Penjelasannya

Menutup arahannya, Bupati Warsubi berharap forum ini menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak demi keberlangsungan usaha dan perlindungan hak-hak pekerja.

Sementara itu, Kepala Disnaker Jombang Isawan Nanang Risdiyanto, melaporkan perkembangan signifikan pada triwulan pertama tahun 2026. Peningkatan investasi PMA yang diproksi dari peningkatan Tenaga Kerja Asing (TKA) mendongkrak PAD dari Rp500 juta menjadi Rp1,1 miliar, serta penyelesaian aduan THR yang mayoritas rampung melalui komunikasi internal.