"Maka dari itu perlu pengawasan bersama dengan masyarakat terkait pelaksanaan MBG ini, agar penerima manfaatnya tepat pada sasaran," ungkapnya.
Hanan menambahkan, jika menemukan pelaksanaan MBG yang tidak sesuai aturan bisa segera melaporkan hal tersebut.
"Kalau MBG ini ada masalah, misalnya menu sesuai SOP 10 ribu tetapi nyatanya tidak sesuai. Maka masyarakat atau wali murid bisa protes kepada sekolah agar bisa diteruskan kepada pelaksana," tegasnya.
Karena MBG ini merupakan program yang bisa membantu memperbaiki gizi anak-anak sejak dini.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI
Artikel Terkait
Ratusan Petani Terancam Tak Dapat Kuota Pupuk Bersubsidi, DPRD Jember Soroti Masalah Pemutakhiran Data e-RDKK 2026
Penyusunan Data e-RDKK Bermasalah, Komisi B DPRD Jember Siap Bongkar Dugaan Mafia Pupuk: Ini Merugikan Petani
Sektor Infrastruktur Jadi Sorotan, DPRD Jember Dukung Optimalisasi Kanal Wadul Gus E
Sidak Kios Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wuluhan, DPRD Jember Temukan Masalah Pasca Pemutakhiran e-RDKK
Dorong Ketahanan Pangan dan Swasembada, Komisi B DPRD Jember Pastikan Distribusi Pupuk Bersubsidi Harus Tepat Sasaran
Dorong Pelaksanaan MBG Berjalan Optimal, Ketua DPRD Jember: SPPG Harus Patuhi Standar BGN
Kabel Jaringan Semrawut dan Ilegal, DPRD Jember Segera Rampungkan Perda Utilitas: Sanksi Tegas Menanti
Diduga Picu Keracunan MBG, Fraksi Gerindra DPRD Jember Soroti Kinerja Tak Profesional SPPG: Rekomendasi Cabut Izinnya
DPRD Jember Dorong Layanan Home Care Prioritaskan Kawasan Pelosok Pedesaan
DPRD Jember Resmi Ajukan Fatmawati dari Fraksi NasDem sebagai Wakil Ketua, Gantikan Dedy Dwi Setiawan yang Sedang Terjerat Kasus Korupsi