Menkeu Purbaya Ungkap Biang Kerok 'Keributan' PBI JKN: Penonaktifan Mendadak 11 Juta Peserta BPJS Justru Bikin Pemerintah Rugi? Ini Alasannya

SketsaNusantara.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait kegaduhan publik akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang terjadi pada awal tahun 2026.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII, IX, dan XI DPR RI yang digelar pada Senin, 9 Februari 2026, Purbaya mengungkap bahwa polemik yang ramai di masyarakat dipicu oleh penonaktifan peserta dalam jumlah besar yang terjadi secara mendadak.

Ia menyebut angka penonaktifan pada Februari 2026 melonjak drastis hingga mencapai sekitar 11 juta peserta. Jumlah tersebut jauh melampaui angka sebelumnya yang rata-rata berada di bawah satu juta peserta per bulan.

Baca Juga: Status BPJS Kesehatan Tiba-tiba Nonaktif, 11 Juta Peserta PBI Terdampak Kebijakan Pemutakhiran Data

"Kalau kita lihat dari tabel jumlah penghapusan dan penggantian PBI JKN yang dihapus bulan Februari mencapai 11 juta orang, itu naik hampir 10%, jadi ya kerasa lah di masyarakat, padahal sebelumnya (jumlah penghapusan) di bawah 1 juta," kata Purbaya dikutip SketsaNusantara.id dari siaran langsung di kanal YouTube TVR Parlemen.

Menurut Purbaya, lonjakan penonaktifan yang tiba-tiba membuat masyarakat terkejut karena banyak peserta baru mengetahui status kepesertaannya nonaktif saat hendak mengakses layanan kesehatan.

"Dugaan kami, keributan muncul karena jumlah orang yang terpengaruh sangat besar dan sebagian besar mereka tidak tahu kalau sudah tidak masuk daftar lagi. Seharusnya bisa dikendalikan, rata-rata 3-4 bulan agar tidak menimbulkan kejutan seperti itu," ujarnya.

Baca Juga: Harvey Moeis dan Sandra Dewi Jadi Penerima BPJS PBI, Apa Itu? Berikut Syarat hingga Biaya Iuran per Bulannya

Menkeu blak-blakan menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran kesehatan cukup besar dalam APBN 2026, yakni mencapai Rp247,3 triliun atau meningkat sekitar 13,2 persen dibanding tahun sebelumnya.

Anggaran tersebut termasuk dukungan iuran bagi sekitar 96,8 juta peserta PBI JKN, sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari beban biaya medis.

Menkeu juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program JKN agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ungkap Penyebab Dirut BEI Iman Rachman Mengundurkan Diri: Dia Tidak Follow Up...

"Masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur dengan mengedepankan ketepat ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan dan menjaga keberlanjutan program JKN," tuturnya.

"Harusnya kalau prosedur ini clear enggak ada masalah itu. Jadi ini masalahnya ada di operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," pesannya.