Kasus OTT Jadi Alarm, Menkeu Purbaya Minta Pejabat Baru DJP Pulihkan Kepercayaan Publik

SketsaNusantara.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan integritas aparatur menjadi prioritas utama dalam pembenahan internal Kementerian Keuangan.

Penegasan itu disampaikan saat ia melantik 40 pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat 6 Februari 2026 di tengah sorotan publik terhadap kasus korupsi yang kembali mencuat di sektor penerimaan negara.

Dalam arahannya, Purbaya mengingatkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan masih menjadi ancaman serius bagi institusi keuangan negara. Ia menyinggung terungkapnya kasus penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai cermin bahwa pembenahan sistem belum sepenuhnya tuntas.

Baca Juga: Fantastis! Segini Jumlah Kekayaan Juda Agung yang Dilantik jadi Wamenkeu Dampingi Purbaya, Hartanya Terus Naik Sejak Jadi Deputi Gubernur BI

Menurut Purbaya, temuan aparat penegak hukum menunjukkan adanya pola korupsi yang dilakukan secara terencana. Ia menyoroti fakta bahwa hasil kejahatan disembunyikan melalui berbagai cara, termasuk pemanfaatan lokasi khusus untuk menyimpan uang dan aset berharga.

“Ini menandakan masih ada aparatur yang tidak menjalankan tugas dengan lurus. Praktik semacam ini jelas merusak kepercayaan masyarakat,” ujar Purbaya di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Ia menambahkan bahwa rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan secara intensif dalam beberapa waktu terakhir bukan sekadar penyegaran organisasi. Langkah tersebut, kata dia, merupakan bentuk intervensi serius untuk menutup ruang terjadinya penyimpangan dan memulihkan reputasi Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Pejabat Pajak dan Bea Cukai Ditangkap KPK, Menteri Keuangan Purbaya Tegas Tak akan Intervensi: Kita Temenin Aja...

Purbaya menilai kasus korupsi yang terjadi berulang, baik di daerah maupun di pusat, memperlihatkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal. Jika tidak segera dibenahi, kondisi tersebut dikhawatirkan akan terus berulang dan menurunkan kredibilitas institusi pengelola keuangan negara.

Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab pengawasan tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh pimpinan. Setiap atasan, menurutnya, wajib memastikan unit kerja yang dipimpinnya berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik ilegal.

“Tidak ada lagi ruang untuk mengatakan bahwa pelanggaran terjadi di luar pengawasan. Semua level pimpinan harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Baca Juga: Singgung Praktik Masa Lalu, Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Akan Minta Tolong Presiden atau Kejaksaan Usai Pejabat Pajak dan Bea Cukai Kena OTT KPK

Purbaya mengingatkan bahwa kegagalan mengendalikan perilaku aparat di tingkat bawah berpotensi menyeret pimpinan hingga level tertinggi. Oleh sebab itu, ia meminta para pejabat baru DJP untuk aktif membangun budaya kerja yang bersih dan transparan.

Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan harus berjalan konsisten dan tidak boleh berhenti pada perubahan struktural semata. Integritas personal, ketegasan pengawasan, serta keberanian menindak pelanggaran menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi.