Presiden Prabowo Tegur Keras Gubernur dan Gubernur Bali Soal Sampah, Ciptakan Proyek Waste to Energy di 34 Kota

SketsaNusantara.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran keras secara terbuka kepada Gubernur Bali dan para bupati di wilayah Pulau Dewata.

Teguran keras itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Senin 2 Januari 2026.

Ketegasan ini dipicu oleh keprihatinan Presiden atas kondisi kebersihan Bali yang dinilai kian memburuk, hingga menjadi sorotan internasional.

Baca Juga: Presiden Prabowo di Rakornas 2024, Waspada Ancaman Perang Dunia 3 dan Pentingnya Ketahanan Nasional

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menceritakan momen memalukan saat dirinya bertemu dengan tokoh-tokoh penting di Korea Selatan, mulai dari menteri hingga jenderal.

Di mana tanpa basa-basi, para pejabat luar tersebut mengeluhkan kondisi Bali yang mereka kunjungi baru-baru ini.

"Dia bilang, 'Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.' Wah, saya terima itu sebagai koreksi. Tapi ini real loh, ini foto pantai Bali bulan Desember 2025. Bagaimana turis mau datang kalau lihat sampah begini?" ujar Presiden sambil menunjukkan bukti visual tumpukan sampah, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga: Alasan Presiden Prabowo Tak Hadir di Harlah ke-100 NU Terungkap, PBNU Beberkan Koordinasi dan Penjelasan Lengkap

Untuk itu dalam kesempatan tersebut Prabowo memberikan teguran keras terhadap gubernur dan bupati di wilayah Bali.

"Maaf ya, gubernur dan bupati-bupati Bali, Desember 2025 bagaimana turis mau datang kalau melihat sampah," tegas Prabowo menyinggung sepinya tutis di Bali saat pergantian tahun.

Presiden menegaskan bahwa masalah sampah bukan sekadar urusan estetika, melainkan ancaman bagi sektor pariwisata yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar.

Baca Juga: Ramai Isu Perombakan Kabinet Merah Putih, PDIP dan Istana Buka Suara soal Kewenangan Presiden Prabowo

Sebab itu ia mempertanyakan kinerja kepala daerah, terutama Bali dalam menggerakkan sumber daya yang ada.