Biaya Visum Tak Lagi Ditanggung Pemda, LPA Sumbawa Khawatirkan Penanganan Kasus Kekerasan Anak

Ia berharap pemerintah daerah bisa kembali memberikan bantuan bagi korban dari keluarga miskin.

Baca Juga: 16 HAKTP dan Upaya Menyingkap Tirai Kekerasan Seksual dalam Organisasi Melalui SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

"Karena sekarang efisiensi, jadi anggaran atau DAK pusat yang sudah tidak ada lagi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), pemerintah harus mencari solusi terbaik dan sektor pembiayaan lain untuk visum korban," tegasnya.

Bukan hanya itu saja. Fatriatulrahma juga menekankan pentingnya perluasan dan kemudahan akses layanan perlindungan anak agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.***

 Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!