Sektor Infrastruktur Jadi Sorotan, DPRD Jember Dukung Optimalisasi Kanal Wadul Gus E

SketsaNusantara.id – Komisi C DPRD Kabupaten Jember memberikan apresiasi terhadap efektivitas kanal pengaduan masyarakat bertajuk Wadul Gus E.

Media komunikasi digital ini dinilai sukses menjadi sarana penyerap aspirasi warga, sekaligus cerminan tingginya kepedulian masyarakat terhadap progres pembangunan di Bumi Pandalungan.

Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengungkapkan bahwa banyaknya laporan yang masuk bukanlah tanda ketidakpuasan semata, melainkan bukti bahwa warga Jember aktif mengawal jalannya pelayanan publik.

Baca Juga: Penyusunan Data e-RDKK Bermasalah, Komisi B DPRD Jember Siap Bongkar Dugaan Mafia Pupuk: Ini Merugikan Petani

“Setiap keluhan merupakan bentuk rasa memiliki masyarakat terhadap daerahnya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa 27 Januari 2026.

Data terbaru menunjukkan bahwa mayoritas aduan masyarakat masih didominasi oleh isu kerusakan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan.

Merespons hal tersebut, Ardi memastikan bahwa sektor ini tetap akan menjadi prioritas dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga: Ratusan Petani Terancam Tak Dapat Kuota Pupuk Bersubsidi, DPRD Jember Soroti Masalah Pemutakhiran Data e-RDKK 2026

"Kami berkomitmen agar perbaikan infrastruktur dilakukan lebih awal di tahun depan. Tujuannya jelas, yakni memperlancar mobilitas warga dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal," tegas Ardi.

Meski demikian, Ardi mengakui adanya tantangan berat dari sisi pendanaan. Tahun 2026 diprediksi akan mengalami pengetatan anggaran akibat penurunan dana transfer pusat, termasuk merosotnya jatah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Namun, legislator dari fraksi Gerindra ini menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menyurutkan fokus pemerintah pada pembangunan fasilitas publik yang vital.

Baca Juga: Tiket Penerbangan Jember-Jakarta Turun, DPRD Jember Dorong Perbaikan Fasilitas Bandara Notohadinegoro

Selain masalah teknis dan anggaran, Komisi C juga menggarisbawahi pentingnya literasi masyarakat mengenai status kewenangan jalan.

Seringkali, warga mengadukan kerusakan jalan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi atau Pusat ke tingkat Kabupaten.