Tegaskan Independensi, Kapolri Listyo Sigit Tolak Tegas Wacana Polri di Bawah Kementerian: Lebih Baik Saya Jadi Petani

SketsaNusantara.id - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan sikapnya terkait wacana reposisi institusi Polri di bawah kementerian. 

Pernyataan sikap tersebut ia sampaikan saat Rapat Kerja antara jajaran Polri dengan Komisi lll DPR RI.

Dalam rapat evaluasi dan rencana kerja yang dihadiri oleh seluruh Kapolda seluruh Indonesia tersebut Kapolri secara tegas menolak keras wcana penempatan institusi Polri dibawah Kementrian.

Baca Juga: Mahkamah Konsitusi Cabut Kekuasaan Kapolri, Polisi Tak Bisa Lagi Rangkap Jabatan Sipil

"Saya tegaskan dihadapan bapak ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak kepolisian di bawah Kementrian," tegas Listyo Sigit dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.

"Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian saya lebih baik jadi petani saja," tegasnya lagi.

"Saya anggap meletakkan Polri dibawah Kementrian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden," imbuhnya.

Baca Juga: Singgung Pernyataan Alissa Wahid, Susi Pudjiastuti Minta Kapolri Listyo Sigit Tangkap Gus Elham Yahya

Menurutnya, meletakkan Polri dibawah Kementrian sama saja dengan melemahkan institusi itu sendiri, negara serta melemahkan presiden.

Untuk itu sekali lagi ia menegaskan bahwa jika polisi dibawah presiden atau polisi dibawah presiden namun masih ada kementrian maka ia minta sebaiknya ia dicopot saja menjadi Kapolri.

"Kita berada dibawah langsung presiden ketika presiden betul-betul membutuhkan kami maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementrian yang menimbulkan matahari kembar," tegas Kapolri.

Kapolri menekankan bahwa struktur Polri saat ini, yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden, adalah format terbaik untuk menjaga profesionalisme dan netralitas korps Bhayangkara.

Wacana ini kembali mencuat setelah beberapa pihak mengusulkan agar Polri dilebur ke dalam kementerian tertentu, seperti Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keamanan Nasional, guna memperkuat pengawasan sipil. 

Namun, Kapolri menilai langkah tersebut berisiko mengganggu stabilitas penegakan hukum di Indonesia.