Status Tanggap Darurat Bencana di Pati Diperpanjang hingga Februari 2026, Puluhan Desa Masih Terdampak Banjir dan Longsor

Salah satu bantuan datang dari Korpri. Organisasi tersebut menyalurkan bantuan senilai Rp 100 juta. Dana digunakan untuk membantu masyarakat terdampak.

Kabupaten Pati dikenal sebagai wilayah rawan bencana. Sejumlah daerah mengalami banjir secara berulang. Penanganan jangka panjang menjadi kebutuhan penting.

Pemerintah daerah mencatat perlunya solusi permanen. Beberapa wilayah memerlukan penataan ulang kawasan. Opsi relokasi dan penyediaan lahan baru juga dipertimbangkan.

Pemkab Pati berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dukungan dibutuhkan untuk penanganan lebih menyeluruh. Pendekatan jangka panjang menjadi fokus.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno turut menjelaskan posisi pemerintah provinsi. Menurutnya, status tanggap darurat merupakan kewenangan daerah. Penetapan disesuaikan dengan tingkat dampak.

“Penetapan status tanggap darurat bencana itu bersifat kedaerahan. Pemerintah provinsi berada pada posisi mendukung dan memfasilitasi sesuai kebutuhan di daerah,” ungkapnya.

Sumarno juga menekankan kesiapan aparatur. Kondisi fisik dan mental menjadi perhatian utama. Hal tersebut penting dalam situasi krisis.

Ia menyebut kesehatan sebagai modal utama ASN. Dengan kondisi prima, pelayanan publik dapat terus berjalan. Penanganan bencana pun dapat dilakukan maksimal.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!