Ardi juga menyinggung lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam hal pengelolaan sungai.
Baca Juga: Akses Internet Timpang, Komisi B DPRD Jember Desak Diskominfo Segera Selesaikan 24 Titik Blank Spot
“Mestinya provinsi berkoordinasi dengan kabupaten. Jangan asal menerbitkan rekomendasi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Komisi C DPRD Jember sebenarnya sudah memberikan peringatan sejak satu bulan lalu.
“Satu bulan lalu kami sudah me-warning pengusaha perumahan. Bahkan ada yang mengakal-akali dengan dalih membangun fasilitas umum di atas sepadan sungai,” pungkas Ardi.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI
Artikel Terkait
DPRD Jember Dorong UKPBJ Buat Aplikasi Pemantau Pekerjaan Pemenang Tender
DPRD Jember Soroti APBD 2026, Komisi B: Perbaikan Infrastuktur dan Penyusunan Desain Olahraga Daerah Harus Jadi Prioritas
Akses Internet Timpang, Komisi B DPRD Jember Desak Diskominfo Segera Selesaikan 24 Titik Blank Spot
PAD Hingga November 2025 Capai Rp803,4 Miliar, Komisi C DPRD Jember Minta Bapenda Optimalkan Potensi Pendapatan Lainnya
Dorong Pembuatan Sistem Pengawasan Pendapatan Berbasis Digital, DPRD Jember: Jangan Ada Kebocoran PAD Lagi
Rencana Pembangunan Street Food di Area Alun-alun, DPRD Jember Minta Pemerintah Lakukan Kajian dan Uji Publik Terlebih Dulu
Bandara Notohadinegoro Butuh Perbaikan Infrastuktur, DPRD Jember Dorong Fasilitasnya Segera Dibenahi
Banjir Rendam Ribuan Pemukiman Warga, DPRD Jember Ancam Sanksi Tegas Bagi Pengembang Perumahan Nakal
DPRD Jember Jajaki Kerjasama dengan Perwakilan DPR Kota Jinhua Tiongkok: Salah Satunya dengan Skema Sister City
Usai Banjir Rendam Pemukiman Warga, DPRD Jember Mensinyalir Ada Pengembang Nakal: Gunakan Sepadan Sungai