2025, Dinas PUPR Pemkab Jombang Tuntaskan Pekerjaan Strategis

SketsaNusantara.id – Pembangunan di Kabupaten Jombang tidak terlepas dari tupoksi dari satuan kerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai tupoksi, terdapat struktur organisasi di Dinas PUPR. Antara lain; Bidang Sumber Daya Air, Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, Bidang Bina Marga, dan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Berikut ini informasi capaian kinerja yang ada di empat bidang tersebut.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang ini menjadi vital di hampir semua wilayah Kabupaten Jombang. Seperti diketahui, sebagian besar penduduk di kota santri adalah sebagai petani. Kebutuhan terkait ketersediaan air sangat penting untuk menopang kegiatan pertanian.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Sultoni menjelaskan, irigasi menjadi fokus utama di bidang yang ia pimpin. Selain pekerjaan irigasi, tugas lain yang menjadi tanggungjawab Bidang SDA adalah normalisasi saluran air.

Baca Juga: Dorong Peningkatkan Produksi Petani, Anggota DPRD Provinsi Jatim Serahkan Bantuan Alat Pertanian

“Fokusnya di irigasi. Kalau normalisasi saluran air itu merupakan bagian dari penunjang agar ketersediaan air tidak ada kendala,” ujar Sultoni.

Ia melanjutkan, ketersediaan air yang memadai menjadi tulang punggung para petani dalam mendukung kegiatan pertanian. Menurutnya, jika kebutuhan air tidak dilakukan pengelolaan dengan baik jelas menjadi permasalahan. Sehingga, lanjut Sultoni, dampaknya akan mengganggu produktivitas petani dalam mendukung ketahanan pangan.

“Berdampak pada ketahanan pangan. Karena air dibutuhkan untuk semua jenis tanaman, terutama padi,” ujarnya.

Meski sudah melaksanakan tugas dengan maksimal, ia tidak memungkiri selalu ada permasalahan di lapangan. “Permasalahan pasti ada. Kita tahu sendiri karakter banyak orang pasti bermacam-macam,” terang dia.

Baca Juga: Dinas PUPR Jombang Normalisasi Sungai Akibat Limbah Industri Pengolahan Tahu di Sumbermulyo Jogoroto

Agar manajemen pengelolaan irigasi dapat berjalan dengan baik, pihaknya memiliki stuktur di lapangan. Mereka adalah para petani yang tergabung di Hippa (himpunan petani pemakai air). Tidak ketinggalan, struktur kelembagaan dinas yang ada di beberapa kecamatan.

“Kita memiliki kepanjangan tangan, yaitu Hippa. Tanpa adanya mereka, pengelolaan air untuk kebutuhan irigasi pertanian tidak dapat berjalan dengan baik. Informasi dari mereka cukup membantu pembagian air kepada petani. Sebab mereka adalah petani yang ada di lapangan,” terang dia.

Terkait dengan normalisasi saluran irigasi, pihaknya melakukan kerjasama dengan kelembagaan lain. Seperti BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). “Meki menjadi tanggungjawab BBWS, namun kita berupaya agar tidak terjadi banjir karena saluran air tidak berfungsi dengan maksimal. Kita lakukan normalisasi,” pungkas dia.