Sabtu, 18 Juli 2026

BNPB Ungkap Banyak Pemda Tidak Siap Hadapi Bencana, Padahal BMKG Sudah Beri Warning 8 Hari sebelum Banjir dan Longsor Sumatera Terjadi

Photo Author
Boy Nugroho, Sketsa Nusantara
- Selasa, 2 Desember 2025 | 14:30 WIB
Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumbar dan Sumut menelan 442 korban meninggal dunia. (bnpb.go.id)
Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumbar dan Sumut menelan 442 korban meninggal dunia. (bnpb.go.id)

SketsaNusantara.id - Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menekan pentingnya kesiapsiagaan daerah menghadapi cuaca ekstrem.

Kejadian tersebut dibahas dalam rapat koordinasi kesiapan Natal dan Tahun Baru di Kantor Kemendagri pada 1 Desember 2025. Pemerintah pusat menyoroti perlunya langkah yang lebih terencana untuk mengurangi risiko korban jiwa di wilayah rawan.

Dalam rapat itu, pengelolaan tata ruang kembali menjadi perhatian. Daerah diminta meninjau ulang kebijakan pembangunan yang berdampak pada keselamatan warga.

Baca Juga: BNPB Rilis Data Terbaru Korban Banjir di Sumatra per 1 Desember 2025, 604 Orang Meninggal, Puluhan Ribu Rumah Rusak

Kondisi geografis dan pola hunian sering memperbesar potensi bahaya saat hujan ekstrem terjadi dalam waktu singkat. Pemerintah pusat menekankan bahwa pemda memegang peran utama dalam mitigasi.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyampaikan bahwa pemimpin daerah harus memahami risiko bencana di wilayah masing-masing.

Ia menegaskan bahwa curah hujan tidak bisa selalu dijadikan alasan ketika terjadi bencana hidrometeorologi.

Baca Juga: Laporan BNPB Hari ke-4 Bencana Sumatera Utara: Kondisi Kota-Kota Terdampak, Fakta Akses Terputus, dan Upaya Menembus Longsoran Panjang

“Ini yang sering kali terjadi dan sering kali menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga mereka tidak siap, padahal sebetulnya juga ada permasalahan misalnya tata ruang,” ujarnya.

Raditya menjelaskan bahwa kesiapan daerah tidak boleh menunggu datangnya bencana. Pemerintah daerah diminta bergerak mandiri sebelum bantuan pusat diperlukan.

Menurutnya, informasi dari BMKG harus diterjemahkan menjadi langkah lapangan yang cepat agar masyarakat dapat terlindungi.

Ia juga menyoroti masalah tata ruang di beberapa kota besar. Contohnya wilayah Jabodetabekpunjur yang memiliki permukiman di sempadan sungai. Kondisi itu meningkatkan kerentanan ketika hujan ekstrem berlangsung.

Raditya menilai bahwa pengaturan ruang yang tidak sesuai aturan memberi risiko langsung pada keselamatan warga.

Halaman:

Editor: Boy Nugroho

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X