PAD Hingga November 2025 Capai Rp803,4 Miliar, Komisi C DPRD Jember Minta Bapenda Optimalkan Potensi Pendapatan Lainnya

SketsaNusantara.id - DPRD Jember terus menyoroti terkait dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025, yang ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember.

Pada periode Agustus 2025 capaian PAD sebesar Rp690,4 miliar, angka ini masih jauh dari target sebesar Rp1,137 triliun.

Meskipun pada November 2025 ini, ada tambahan PAD yang masuk sebesar Rp113 miliar sehingga totalnya menjadi Rp803,4 miliar atau masih berkisar antara 75 persen.

Baca Juga: Akses Internet Timpang, Komisi B DPRD Jember Desak Diskominfo Segera Selesaikan 24 Titik Blank Spot

Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, target PAD di tahun 2026 ini masih sama dengan tahun ini dan harus ada langkah taktis dari Bapenda dalam mengumpulkan PAD.

"PAD ini adalah jantung dan roh pemerintah, maka perlu menggali potensi PAD lainnya yang selama ini masih belum tersentuh atau banyak kebocoran," ujarnya saat dikonfirmasi usai RDP di DPRD Jember, Rabu, 26 November 2025.

Ia menyampaikan, ada beberapa masukkan yang diberikan kepada Bapenda untuk bisa memaksimalkan potensi PAD.

Baca Juga: DPRD Jember Soroti APBD 2026, Komisi B: Perbaikan Infrastuktur dan Penyusunan Desain Olahraga Daerah Harus Jadi Prioritas

"Mulai dari retribusi parkir, didorong untuk bisa kembali ke skema berlangganan. Kemudian retribusi lain seperti reklame atau sektor lainnya," imbuhnya.

Dengan adanya peningkatan PAD sebesar Rp113 miliar di akhir tahun ini, pihaknya mendorong agar capaian di akhir 2025 nanti bisa mencapai 85 persen.

"Sekarang ini masih ada waktu, meski ada peningkatan dan ada kenaikan dibandingkan tahun 2024 lalu. Kami di Komisi C DPRD Jember meminta Bapenda memaksimalkan potensi yang ada, hingga bisa mencapai 85 persen," paparnya.

Baca Juga: DPRD Jember Dorong UKPBJ Buat Aplikasi Pemantau Pekerjaan Pemenang Tender

Legislator Gerindra ini pun menerangkan, 20 target yang belum dioptimalkan yakni dari sektor pajak bumi dan bangunan serta pajak dari restoran.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Bapenda, karena PBB dan pajak restoran hingga saat ini masih tidak transparan," ungkapnya.