Akses Internet Timpang, Komisi B DPRD Jember Desak Diskominfo Segera Selesaikan 24 Titik Blank Spot

SketsaNusantara.id - Adanya 24 desa di Jember yang masih mengalami blank spot atau tidak teraliri jaringan internet, DPRD Jember meminta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk segera menindaklanjutinya.

Sebab, saat ini kebutuhan internet sudah menjadi hal yang sangat penting karena membantu komunikasi hingga pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, 24 desa yang menjadi titik blank spot harus menjadi perhatian serius bagi Diskominfo.

Baca Juga: DPRD Jember Soroti APBD 2026, Komisi B: Perbaikan Infrastuktur dan Penyusunan Desain Olahraga Daerah Harus Jadi Prioritas

“Kondisi ini sangat timpang, karena hanya tinggal 24 desa yang hingga kini masih belum tersentuh oleh jaringan internet,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa 25 November 2025.

Ia meminta, agar anggaran yang kemanfaatannya kurang luas dirasakan oleh masyarakat maka bisa digeser untuk mengatasi persoalan blank spot tersebut.

“Kami juga meminta jika memungkinkan ada anggaran dari program atau kegiatan yang kurang luas manfaatnya, untuk digeser mengatasi titik blank spot tersebut,” imbuhnya.

Baca Juga: DPRD Jember Dorong UKPBJ Buat Aplikasi Pemantau Pekerjaan Pemenang Tender

Kendati demikian, Candra mengungkapkan jika Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak di Jakarta untuk membantu mengatasi persoalan blank spot tersebut.

“Dari laporan Diskominfo juga ternyata solusinya dengan menggandeng Telkomsel, sebagai pelaksana untuk mengatasi persoalan blank spot jaringan internet itu,” paparnya.

“Meskipun begitu, kami meminta agar kebutuhan yang diminta pihak Telkomsel terkait surat pengajuan untuk segera di dorong ke 24 desa tersebut sehingga persoalan ini bisa segera terurai,” tegasnya.

Baca Juga: Penyelarasan RAPBD 2026, Komisi B DPRD Jember Tunda Pembahasan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti rancangan  APBD 2026 yang sebagian besar masih diperuntukan untuk belanja pegawai.

“Ini menjadi tantangan tersendiri ya, karena di tengah berkurangnya transfer daerah. Kami berharap OPD bisa memaksimalkan anggaran yang ada untuk program-program prioritas,” tutupnya.***