SketsaNusantara.id - Buntut dari polemik dugaan penutupan saluran irigasi pertanian oleh perumahan di Keluarahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari.
DPRD Jember akan mengambil langkah hukum, setelah mendengar adanya pernyataan yang tidak beretika dari kuasa hukum pengembang.
"Sidak kemarin memang sudah jelas, kita diatur dalam regulasi dan peraturan yang ada," ujar Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo, saat dikonfirmasi, Senin, 17 November 2025.
Dari hasil sidak kemarin, pihaknya menjelaskan jika tidak pernah mencatut nama dari perumahan tersebut.
"Kami sidak tidak pernah menyinggung perumahan tertentu, termasuk perumahan yang ada di dekat lahan pertanian tersebut," imbuhnya.
Ardi menjelaskan, untuk meninjau langsung saluran irigasi ini hanya bisa diakses melalui perumahan tersebut.
"Akses ke lokasi pertanian memang lewat situ, karena ini bersebelahan langsung," sambungnya.
Pasca sidak tersebut menurut Ardi, komentar dari kuasa hukum perumahan tersebut tidak beretika dan akan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).
"Kuasa hukum perumahan tersebut berbicara tidak beretika, dengan perumpaan seperti maling. Maka ini akan kami tindaklanjuti ke APH, jika ingin klarifikasi mari di APH saja," tegasnya.
Baca Juga: Saluran Irigasi Pertanian Tertutup Bangunan, DPRD Jember Segera Panggil Pengembang Perumahan
Politisi Gerindra ini menambahkan, jika pihak kuasa hukum perumahan tersebut mengaku siap hadir tetapi kenyataannya tidak ada.
"Kemarin kami mendengar bahwa yang bersangkutan ingin hadir jika diundang resmi, tetapi nyatanya tidak hadir," tutupnya.***
Artikel Terkait
RAPBD 2026 Segera Dibahas, DPRD Jember Pastikan Tidak Ada Kendala Setelah Konsultasi Pemprov Jatim
DPRD Jember Minta Partai NasDem Segera Usulkan Pengganti Pimpinan Sementara, Widarto: Ini Sesuai dengan Tatib Dewan
Komisi B DPRD Jember Kritik Pedas Pelaksanaan Program Gerobak Cinta, Candra: Perencanaanya Tak Maksimal
Program Gerobak Cinta Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Dongkrak Ekonomi Lokal, Fraksi Gerindra DPRD Jember Kawal Implementasinya
RAPBD 2026 Turun Rp341 Miliar, DPRD Jember Minta Pelayanan Publik Tak Terhenti
PPPK Paruh Waktu Minta Kepastian Status, Ini Kata DPRD Jember
Sengketa Lahan Pemandian Patemon Tanggul, DPRD Jember Sebut BPKAD Akui Tak Bisa Tunjukkan Dokumen Aset
Saluran Irigasi Pertanian Tertutup Bangunan, DPRD Jember Segera Panggil Pengembang Perumahan
DPRD Jember Ajak Masyarakat Tumbuhkan Pola Hidup Sehat Lewat Mini Soccer, Ekonomi Olahraga Ikut Bergeliat
Saluran Irigasi Tertutup Perumahan, DPRD Jember Segera Panggil Pengembang: Sudah Diundang Tapi Tak Datang