SketsaNusantara.id – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan Bahasa Portugis sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah Indonesia terus menuai respons kritis.
Kali ini, kritik datang dari pengamat pendidikan yang juga mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti.
"Kalau melihat kebijakan itu jangan melihat kebijakan atas dasar kemauan seseorang meskipun ia seorang presiden ya," tegas Retno Listyarti dilansir SketsaNusantara.id dari kanal YouTube KOMPASTV.
Menurut Retno, kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo di hadapan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva ini perlu dikaji secara mendalam, terutama terkait urgensi, beban kurikulum, dan ketersediaan sumber daya.
"Karena kebijakan pendidikan itu harus didasarkan pada pertama undang-undangnya bagaimana, kedua tujuan pendidikan nasional sendiri ke arah mana itu dan apakah penting banget bahasa Portugis," imbuhnya.
Retno Listyarti menyoroti kekhawatiran utama yang sama dengan pengamat lain, yaitu potensi penambahan beban yang signifikan bagi para peserta didik.
Kurikulum pendidikan di Indonesia, baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka, sudah tergolong padat dengan berbagai materi esensial.
"Penambahan mata pelajaran baru, apalagi bahasa asing, harus benar-benar didasarkan pada analisis kebutuhan strategis yang kuat dan bukan sekadar gestur diplomatik," ujar Retno.
Ia menekankan bahwa sistem pendidikan seharusnya fokus pada penguatan kemampuan dasar, seperti literasi, numerasi, dan karakter, ketimbang terus "membalak" kurikulum dengan mata pelajaran tambahan yang belum teruji relevansinya secara luas.
"Ke arah mana tujuan pendidikan itu? apakah penting banget itu bahasa Portugis dan yang ketiga itu kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Retno mempertanyakan relevansi Bahasa Portugis dibandingkan dengan bahasa asing lain yang sudah terbukti memiliki dampak ekonomi dan teknologi yang lebih besar, seperti Bahasa Mandarin, Jepang, atau Jerman.
"Itu harus disertai kajian dulu, tidak bisa langsung ditindaklanjuti tapi kalau mengingat pemerintah saat ini apapun kalau itu political will dan keinginan presiden biasanya dilaksanakan," tegasnya.
Artikel Terkait
Prabowo–Gibran Dapat Nilai Tinggi dari Publik, Poltracking Catat 4 Bidang Pemerintahan Diapresiasi
Prabowo Tegur Polisi dan Jaksa agar Stop Kriminalisasi Rakyat Kecil dan Pakai Hati Nurani
Prabowo Ingin Uang Korupsi Dipakai untuk Beasiswa LPDP, Purbaya Sebut Belum Bisa Sekarang
Prabowo Subianto Minta Menkeu Purbaya Alokasikan Sebagian Uang Sitaan Korupsi CPO Rp13 Triliun untuk Beasiswa LPDP
Kabar Gembira! Hasil Lobi Prabowo Subianto, Indonesia Cetak Sejarah Diizinkan Bangun Kampung Haji di Mekkah