Immanuel Ebenezer Kena Perpanjangan Penahanan 30 Hari, KPK Dalami Skandal Pemerasan Rp81 Miliar di Kemnaker

SketsaNusantara.id - Penanganan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memasuki babak baru.

Setelah beberapa nama pejabat terseret, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memperpanjang masa penahanan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel.

Langkah ini menegaskan komitmen lembaga antirasuah untuk menuntaskan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta di tubuh kementerian tersebut.

Baca Juga: Sentil KPK? Mahfud MD Sebut Immanuel Ebenezer Tidak Bisa Ditangkap Tangan, Eks Menko Polhukam: Teknis Hukumnya Dia...

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa masa penahanan terhadap Immanuel diperpanjang selama 30 hari ke depan, mulai 20 Oktober hingga 18 November 2025.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan kedua untuk tersangka saudara IEG, terkait dengan pemerasan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 17 Oktober 2025.

Ia menambahkan bahwa masa penahanan tambahan ini diperlukan karena penyidik masih membutuhkan waktu lebih banyak untuk menelusuri berbagai fakta yang muncul dari hasil pemeriksaan sebelumnya.

Baca Juga: Mahfud MD tentang Status Tersangka Immanuel Ebenezer pada Kasus Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker: Simbol...

“Dalam perpanjangan kedua ini, masa penahanan berlaku 30 hari ke depan,” imbuhnya.

Menurut Budi, tim penyidik saat ini tengah memeriksa sejumlah saksi yang diyakini mengetahui detail mekanisme dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam proses sertifikasi K3.

“Artinya memang penyidik membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan penyidikan perkara ini. Tim masih terus menelusuri dan menggali keterangan para saksi,” ucapnya.

KPK menilai, penyidikan kasus ini tidak bisa diselesaikan secara terburu-buru mengingat jumlah pihak yang terlibat cukup banyak dan nilai uang yang berputar di dalamnya juga besar.

Data penyidikan sementara menunjukkan adanya dugaan skema pemerasan terhadap pihak-pihak yang mengurus sertifikasi K3 di lingkungan Kemnaker.