Kamis, 4 Juni 2026

18 Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya, Protes Pemotongan TKD yang Bikin Daerah Megap-Megap

Photo Author
Boy Nugroho, Sketsa Nusantara
- Rabu, 8 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Menyoroti tuntutan 18 gubernur yang mendatangi kantor Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa ihwal polemik anggaran keuangan di daerah. (Instagram/purbayayudhi_official)
Menyoroti tuntutan 18 gubernur yang mendatangi kantor Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa ihwal polemik anggaran keuangan di daerah. (Instagram/purbayayudhi_official)

“Kalau ekonominya bagus, pajaknya naik, bea cukai enggak bocor, ya kita bagi ke daerah,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu hadir sejumlah nama besar, seperti Gubernur Sumut Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan perwakilan dari Jawa Tengah serta NTB. Mereka sepakat menuntut keadilan fiskal dan arah desentralisasi yang lebih jelas.

Muzakir menegaskan, pemotongan sebesar seperempat anggaran daerah adalah beban berat yang tidak bisa ditanggung sendiri.

“Semuanya, kami, mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegasnya.

Tuntutan serupa disampaikan Mahyeldi. Ia menilai kebijakan pemangkasan TKD bukan hanya menghambat proyek infrastruktur, tetapi juga menekan kesejahteraan pegawai negeri di daerah.

“Tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat,” ujar Mahyeldi blak-blakan.

Dalam rancangan RAPBN 2026, alokasi TKD awalnya hanya sebesar Rp650 triliun, turun 29 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp919 triliun. Setelah menuai kritik, Purbaya menambah Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun.

Namun, para kepala daerah menilai jumlah itu belum cukup untuk menutup defisit dan menyeimbangkan kebutuhan pembangunan.

Mahyeldi juga menyinggung kebijakan Kementerian PANRB yang menambah beban lewat pengangkatan PPPK. Menurutnya, semua pembiayaan kini menumpuk di daerah, sementara ruang fiskal terus menyempit.

“Maksudnya, kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini bisa dari pusat semuanya. Itu yang menjadi harapan kita,” tukas Mahyeldi.

Kini, bola panas persoalan fiskal daerah berada di tangan pemerintah pusat. Para gubernur berharap ada keputusan lebih adil, agar pembangunan dan kesejahteraan ASN di daerah tidak terus tergerus oleh kebijakan pemangkasan dana transfer.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!

Halaman:

Editor: Boy Nugroho

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X