18 Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya, Protes Pemotongan TKD yang Bikin Daerah Megap-Megap

SketsaNusantara.id - Suasana Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat mendadak ramai pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Sebanyak 18 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia datang menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Pertemuan itu berlangsung alot dan penuh tekanan. Para kepala daerah menuntut penjelasan soal pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang dinilai membuat anggaran pembangunan di daerah nyaris lumpuh.

Baca Juga: Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Pantau Penyaluran Dana Demi Dongkrak Pertumbuhan 5,5 Persen

Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan langsung keluhannya.

Dari Aceh hingga Kalimantan Utara, suara protes mengalir deras. Mereka menilai kebijakan pemangkasan TKD menghambat pelayanan publik dan mengancam kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menegaskan bahwa daerahnya mengalami pemotongan hingga 25 persen.

Baca Juga: Mahfud MD Angkat Topi untuk Purbaya: Berani Efisiensi, Tak Naikkan Pajak, dan Lawan Korupsi

Kondisi itu, katanya, membuat banyak program strategis terancam berhenti di tengah jalan. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah bahkan menyebut pemangkasan tersebut sudah mengancam kelangsungan pembayaran gaji pegawai.

Menanggapi hal tersebut, Menkeu Purbaya yang baru sebulan menjabat mencoba meredam gejolak.

Ia menyebut tuntutan para gubernur adalah sesuatu yang wajar, namun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal nasional.

“Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya,” ujar Purbaya seusai rapat dengan APPSI di Kantor Kemenkeu.

Purbaya tidak menampik bahwa pemotongan TKD menimbulkan keresahan. Namun, ia menilai ada pengelolaan anggaran di daerah yang belum efisien.
“Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini,” katanya.

Meski begitu, Purbaya masih membuka ruang negosiasi. Ia menjanjikan evaluasi ulang terhadap dana daerah menjelang pertengahan 2026.