Mahfud MD Angkat Topi untuk Purbaya: Berani Efisiensi, Tak Naikkan Pajak, dan Lawan Korupsi

Kebijakan lain yang menarik perhatian adalah penundaan penerapan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen bagi pedagang online di platform e-commerce. Purbaya menyebut pemerintah masih perlu menunggu dampak kebijakan ekonomi lainnya sebelum menerapkan aturan tersebut.

“Ini kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kita tunggu dulu deh, paling enggak sampai kebijakan penempatan uang pemerintah Rp200 triliun di bank mulai kelihatan dampaknya,” ujarnya.

Meskipun ditunda, Purbaya memastikan sistem perpajakan digital telah siap dijalankan. “Ini kami sedang ngetes sistemnya ya. Sudah bisa diambil, uangnya sudah bisa diambil, beberapa sudah diambil ya, jadi sistemnya sudah siap,” katanya.

Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah proses penguatan sistem ekonomi nasional.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Purbaya juga menolak usulan penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menimbulkan moral hazard bagi wajib pajak.

“Kalau amnesti berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesti, itu memberikan sinyal kepada pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan-depan ada amnesti lagi,” ujarnya.

Purbaya menegaskan bahwa prinsip keadilan dan disiplin pajak harus dijaga agar tidak memberi ruang bagi pelanggaran berulang.

Dengan sejumlah langkah tegas tersebut, ia mulai dikenal sebagai menteri yang ingin membangun sistem fiskal yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!