Gubernur Malut Sherly Tjoanda Tolak Anggaran Rp1,7 Miliar untuk Identifikasi Jalan Rusak, Pilih Gunakan Data Publik

SketsaNusantara.id - Publik tengah ramai memperbincangkan langkah mengejutkan dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang menolak usulan anggaran Rp1,7 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Usulan tersebut diajukan untuk keperluan identifikasi jalan rusak di wilayah Maluku Utara.

Dalam video yang diunggah pada 14 September 2025, Sherly blak-blakan menceritakan pengalamannya ketika Dinas PU mengajukan anggaran tersebut.

Ia menilai permintaan dana itu terlalu besar hanya untuk sekadar pemetaan jalan. Alih-alih menyetujui usulan tersebut, Sherly justru menolak dan memilih mencari cara yang lebih efektif.

Baca Juga: Ringsek, 1 Unit Mobil Traga Pick Up Mengalami Kecelakaan di Pakusari, Jember, Netizen: Jalur Tengkorak

"Dinas PU itu minta anggaran Rp1,7 miliar untuk identifikasi jalan rusak. Menurut saya, banyak banget. Jadi saya bikin video sosialisasi saja. Saya bilang, ngapain usok Rp1,7 miliar, tunggu saja habis Lebaran saya sudah punya laporan," ujar Sherly dikutip SketsaNusantara.id dari potongan video yang dibagikan akun @lambegosiip.

Keputusan itu sontak menuai banyak reaksi publik. Ada yang menganggap langkah Sherly berani sekaligus hemat anggaran, namun ada pula yang menilai keputusan itu terlalu sederhana untuk masalah infrastruktur yang kompleks.

Sherly menjelaskan bahwa dirinya memilih pendekatan berbeda untuk mengatasi persoalan jalan rusak. Berbekal media sosial, ia mengajak masyarakat melaporkan kondisi jalan di wilayah masing-masing. Tak disangka, respons masyarakat sangat besar.

Baca Juga: Prilly Latuconsina Sentil Menteri Pariwisata Widiyanti Puti Wardhana yang Minta Air Galon Buat Mandi: Pariwisata Bukan Cuma Data, Tapi Pengalaman!

Menurut penjelasan dalam caption unggahan, Sherly berhasil mengumpulkan lebih dari 270 laporan dari warga Maluku Utara. Semua data yang masuk kemudian dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan perbaikan infrastruktur.

Sherly menyebut langkah ini jauh lebih efektif dan hemat anggaran.

“Semua laporan itu Dinas nggak punya, tapi saya punya,” tegasnya. Ia meyakini bahwa laporan masyarakat bisa menjadi referensi yang valid untuk menentukan prioritas perbaikan jalan.

Baca Juga: Profil Alvin Akawijaya Putra, Bupati Buton yang Dilaporkan ‘Hilang’ oleh Warganya, Anak Mantan Gubernur?

Aksi Sherly ini langsung menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Banyak yang memuji gaya kepemimpinannya yang transparan dan efisien.

Mereka menilai keputusan menolak anggaran besar tersebut dapat mencegah pemborosan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.