Sri Mulyani Berikan Pernyataan Ini dalam Rapat di Istana Negara Usai Rumahnya Dijarah oleh Warga: Terima Kasih

SketsaNusantara.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kalimat pernyataannya usai rumahnya ramai-ramai dijarah oleh warga.

Aksi warga tersebut akibat rasa geram karena kebijakan Sri Mulyani yang disinyalir tidak pro rakyat lewat kenaikan pajak.

Sri Mulyani mengunggah pernyataannya tersebut dalam akun Instagram @smindrawati pada Senin, 1 September 2025 seperti dikutip oleh tim redaksi SketsaNusantara.id.

Baca Juga: Dua Kali Rumahnya Dijarah, Sri Mulyani Angkat Suara dan Serukan Perbaikan Demokrasi yang Sejati Tanpa Harus Terjebak dalam Anarki

“Minggu sore 31 Agustus 2025 sebelas jam setelah kediaman pribadi saya dijarah dan dirusak, saya hadir di Istana Negara untuk agenda Rapat Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming,” kata akun Instagram @smindrawati dikutip oleh tim redaksi.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah beserta jajarannya membahas tentang situasi terkini dan memastikan kondisi terus kondusif.

“Rapat ini membahas situasi sosial, politik, keamanan dan aksi demo dalam dua hari terakhir,” ujarnya.

Baca Juga: Begini Tanggapan Sri Mulyani Usai Rumahnya Menjadi Target Penjarahan

Dibahas juga mengenai pentingnya koordinasi agar situasi negara yang tidak terkendali kembali kondusif.

“Dan langkah-langkah yang penting dan koordinatif untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban negara serta untuk mengembalikan stabilitas secara nasional,” lanjutnya.

Sri Mulyani juga menjabarkan bahwa pemerintah akan selalu memberikan kebebasan berpendapat bagi warga dan menampung aspirasi masyarakat.

Baca Juga: Dicecar soal Pajak, Sri Mulyani Pilih Diam dan Kabur dari Pertanyaan Mahasiswa

“Pemerintah menghormati dan mendengar setiap penyaluran aspirasi, kritik dan masukan masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan koreksi dengan tetap terus menjaga semangat gotong royong dan persatuan,” imbuhnya.

Memberikan pendapat adalah hal yang normal dilakukan warga negara sebagai bentuk kepedulian untuk negeri.

“Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan dan pendapat adalah hal yang wajar. Membangun Indonesia sesuai amanat UUD 1945 dan upaya melakukan transformasi adalah proses yang kompleks dan rumit serta butuh waktu yang panjang,” sambungnya.