Sampaikan Rasa Duka atas Wafatnya Affan Kurniawan di Demo Jakarta, KPI Ajak Media Junjung Profesionalisme dan Informasi Akurat

SketsaNusantara.id - Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan saat demonstrasi di Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025.

KPI menekankan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat betapa pentingnya informasi kredibel dan akurat dalam setiap pemberitaan, khususnya melalui lembaga penyiaran.

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, mengungkapkan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus mendoakan para korban luka agar segera pulih.

Baca Juga: Janji Terus Berbenah, Inilah Pernyataan Resmi Ketua DPR RI Puan Maharani atas Insiden Maut Affan Kurniawan

“Kami turut berbelasungkawa, semoga Almarhum Affan husnul khatimah. Juga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan, sabar dan ikhlas. Termasuk juga korban yang mengalami luka-luka semoga lekas pulih,” ucap Ubaidillah dalam keterangan resminya, Jumat 29 Agustus 2025.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang sahih, sementara lembaga penyiaran memiliki kewajiban memenuhi hak tersebut.

“Tentu saja kami sangat paham bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hak bagi warga. Peristiwa itu sangat disayangkan. Semoga tidak berulang kembali, diproses secara hukum yang berlaku dan jadi pelajaran bagi kita sekalian,” lanjutnya.

Baca Juga: Sebut Affan Kurniawan Mati Syahid, Jusuf Hamka Janji Jamin Pendidikan dan Pekerjaan Adik Almarhum

KPI menilai, di tengah eskalasi aksi demonstrasi, peran media penyiaran untuk menghadirkan informasi berimbang dan terverifikasi menjadi sangat krusial.

Ubaidillah menegaskan bahwa lembaga penyiaran tidak hanya punya kebebasan, tetapi juga tanggung jawab profesional.

“Kami menghormati penuh lembaga penyiaran untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat karena ini menjadi hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang,” tambahnya.

Baca Juga: Ria Ricis Janjikan Umrah untuk Keluarga Affan Kurniawan Tapi Ditolak, Ternyata Gara-gara...

Ia juga menekankan bahwa praktik penyiaran wajib mengacu pada Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), serta aturan hukum lain yang berlaku.