Tak Puas Ahmad Sahroni Dicopot dari Komisi III DPR, Netizen Minta Crazy Rich Tanjung Priuk Dipecat: Lengserkan!

SketsaNusantara.id - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, resmi diganti dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Posisi tersebut kini ditempati oleh Rusdi Masse Mappasessu, sementara Sahroni dialihkan ke Komisi I DPR RI.

Perubahan ini tercantum dalam surat fraksi yang disahkan pada Jumat, 29 Agustus 2025.

Baca Juga: Perseteruan dengan Anggota DPR RI Ahmad Sahroni Semakin Memanas, Salsa Erwina Sindiran Soal Tanggung Jawab dan Empati

Dokumen keputusan tersebut resmi diteken oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Laiskodat, melalui surat bernomor F.NasDem/768/DPR-RI/VIII/2025.

Pernyataan tersebut turut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim.

“Rotasi rutin, tidak ada pencopotan, hanya penyegaran,” jelas Hermawi kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari unggahan Instagram akun @bushcoo.

Baca Juga: Ahmad Sahroni Akui Sembunyi Saat Demo DPR Ricuh, Beberkan Alasannya dan Klarifikasi Ucapan Ide Orang Tolol Sedunia

Ahmad Sahroni sebelumnya menjabat posisi penting sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Komisi ini membidangi urusan penegakan hukum, termasuk lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Namun, lewat rotasi ini, ia kini ditugaskan di Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, komunikasi, hingga hubungan luar negeri.

Baca Juga: Ahmad Sahroni Sebut Seruan Bubarkan DPR Tak Masuk Akal dan Hanya Disuarakan Orang Tolol, Netizen Balas dengan Kritikan Pedas

“Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni diganti dari jabatan sebagai pimpinan atau Wakil Ketua Komisi III DPR RI dengan posisi menjadi Anggota Komisi I DPR RI. Keputusan ini berdasarkan keputusan fraksi yang diterbitkan pada Jumat ini,” tulis akun tersebut dalam unggahan tanggal 29 Agustus 2025.

Surat keputusan rotasi tersebut tidak hanya ditandatangani oleh Viktor Laiskodat, tetapi juga oleh Sahroni yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI.