Rocky Gerung Tanggapi Pejabat yang Diberi Bintang Kehormatan oleh Presiden Prabowo: ‘Apa Mereka Layak Dihormati?’

Kelayakan para penerima penghargaan juga dipertanyakan mengingat para pejabat saat ini penuh kontroversi.

“Karena itu orang bertanya yang disematkan tanda kehormatan oleh Prabowo apakah layak dalam kualifikasi yang dimaksudkan oleh prinsip kehormatan?” lanjutnya.

Baca Juga: Keluarga Arya Daru Angkat Bicara, Tolak Hasil Penyelidikan Polisi hingga Menuntut Presiden Prabowo

Menurut pria usia 66 tahun ini, Prabowo seharusnya membuat pertimbangan yang tepat sebelum mengumumkan penghargaan tersebut kepada pejabatnya.

“Apakah Presiden Prabowo memperoleh informasi yang sempurna sehingga daftar itu tidak perlu dipersoalkan oleh publik?” tanyanya.

Rocky curiga ada pihak yang sengaja memanipulasi momen ini untuk kepentingan tertentu.

“Jadi orang-orang yang disebut kontroversial justru mendapatkan tanda kehormatan negara, itu penanda bahwa ada yang mengedit atau bahkan mengumpankan isu itu ke publik,” imbuhnya.

Baca Juga: Pernah Jadi Ajudan Prabowo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya Jadi Salah Satu Menteri Berkinerja Baik di Kabinet Merah Putih

Seharusnya, layak atau tidaknya seorang pejabat mendapat penghargaan adalah hak rakyat, bukan hak presiden secara pribadi.

“Dan hak rakyat untuk menilai apakah kehormatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo itu teruji secara etis atau nanti akan ada masalah?” lanjutnya.

Kondisi ini menjadi sebuah paradoks mengingat pada hari yang berdekatan, rakyat sedang memperjuangkan haknya di depan gedung DPR.

“Yang menjadi paradoks dan kontroversial itu karena pada saat istana bagi-bagi bintang kehormatan, justru ribuan rakyat berkumpul di DPR,” geramnya.

Baca Juga: Sering Diisukan Mangkrak, Basuki Hadimuljono Bongkar Tahun Berapa Prabowo Perintahkan IKN Resmi Digunakan

Penghargaan sesungguhnya justru harus diberikan kepada rakyat yang sedang dilanda krisis kepercayaan terhadap pejabat.

“Kehormatan seharusnya menjadi milik rakyat yang daya belinya sedang turun. Mereka yang didaftar oleh publik sebagai tidak layak, justru dilayakkan oleh negara,” ujar akademikus ini.