SketsaNusantara.id - Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, turut memberikan tanggapannya terkait usulan tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyampaikan gagasan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.
Menanggapi hal itu, Bahlil menyebut bahwa gagasan serupa sebenarnya sudah ia sampaikan sejak lama.
“Saya kan dari awal, dari sejak HUT Golkar, pada bulan Desember kemarin, dalam sambutan saya, saya katakan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi kita lewat perubahan undang-undang politik,” ujar Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.
Menurutnya, wacana tersebut tidak hanya untuk pemilihan kepala daerah, tetapi juga mencakup seluruh mekanisme politik nasional. Ia menyebut bahwa pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, perlu ditinjau ulang sistem pelaksanaannya.
“Salah satu opsinya itu pemilihan dilakukan lewat DPR, kenapa? Karena Undang-Undang 1945 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati/wali kota itu langsung tapi dilakukan secara demokratis,” tambahnya.
Bahlil juga menyinggung dampak sosial dari pelaksanaan pilkada langsung. Ia mengamati bahwa setiap kontestasi politik kerap menimbulkan konflik di masyarakat, termasuk dalam lingkup keluarga dan hubungan sosial sehari-hari.
“Kita lihat untung rugi daripada pemilihan langsung maupun DPR (DPRD), ini pilkada ini, jujur aja, yang menang aja sakitnya di sini. Apalagi yang kalah?” katanya.
Ia menambahkan bahwa tak jarang masyarakat terpecah hanya karena berbeda pilihan dalam pemilu.
Bahlil mengungkapkan adanya kasus warga yang tidak lagi bertegur sapa hingga perceraian karena perbedaan sikap politik.
“Jangan setiap pilkada berkelahi, tetangga-tetangga tadinya bersaudara gara-gara Pilkada tidak saling tegur sapa, ada yang menikah cerai gara-gara beda pilihan,” ucapnya.
Artikel Terkait
Polemik Tambang Nikel Raja Ampat, Susi Pudjiastuti Heran dengan Pernyataan Bahlil Lahadalia soal ini
Kunjungi Pulau Gag, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Minta Masyarakat Menilai Secara Objektif dan Akan Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Bukan Era Bahlil Lahadalia, Sosok ini Menjabat sebagai Menteri ESDM saat Dibukanya Gerbang Perizinan Pertambangan Nikel di Raja Ampat
4 Komisaris PT Gag Pemilik Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Ada Ulama Beristri Dua, Pensiunan Jenderal hingga Anak Buah Bahlil Lahadalia
Profil 4 Komisaris PT Gag Nikel Pemilik Izin Tambang di Raja Ampat, Ada Ulama NU, Anak Buah Bahlil Lahadalia hingga Pensiunan TNI