Klarifikasi Fadli Zon Menyangkut Tragedi Perkosaan Massal 1998, Singgung Laporan TGPF Kurang Data

SketsaNusantara.id - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon pada hari ini, 16 Juni 2025, memberi klarifikasi secara tertulis mengenai pernyatan kontroversialnya.

Dilansir SketsaNusantara.id dari laman instagram Kemenkebud, unggahan klarifikasi Fadli Zon diberi judul Menteri Kebudayaan Menjawab Soal "Pemerkosaan Massal" Kerusuhan 13-14 Mei 1998.

Pertama-tama ia mengapresiasi perhatian dan kepedulian publik terhadap sejarah bangsa termasuk era transisi menuju reformasi 1998.

Baca Juga: Fadli Zon dan Pemerkosaan Massal 1998: Menyangkal Fakta untuk Wajah Baru Sejarah Indonesia

Ia mengaku bahwa era transisi reformasi tersebut banyak menimbulkan oposisi terhadap berbagai cerita dan berita tentang peristiwa pada masa itu termasuk ada tidaknya pemerkosaan massal.

Memperkuat alasannya, Fadli Zon menekankan bahwa bahkan investigasi sebuah majalah terkemuka tidak dapat menemukan bukti fakta kuat yang mendukung klaim tersebut.

Lebih lanjut, ia menyinggung laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada masa pemerintahan Gusdur dengan melibatkan para aktivis perempuan itu tidak tersedia data pendukung seperti nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian, atau pelaku.

Baca Juga: Klarifikasi Fadli Zon soal Pemerkosaan Massal 1998 Masih Tuai Kecaman, Warganet Desak Tanggung Jawab Moral

Berdasarkan klaim Menteri Kebudayaan yang menganggap hasil penelusuran tim khusus kurang bukti pendukung, maka ia mengajak segenap masyarakat untuk tetap objektif dan menjaga nama baik bangsa.

Dalam klarifikasi resminya, Menteri Kebudayaan memberikan himbauan tegas kepada masyarakat agar berhati-hati menggunakan istilah pemerkosaan massal.

Alasannya karena dapat mempengaruhi penilaian negatif terhadap karakter bangsa secara kolektif serta membutuhkan verifikasi data yang valid dan terpercaya.

Baca Juga: 4 Fakta Fadli Zon, Mantan Aktivis dan Doktor Sejarah yang Dihujat Netizen Usai Sebut Pemerkosaan Massal 1998 hanya Rumor

Disisi lain, ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pernyataan viralnya itu tidak bermaksud untuk menyangkal keberadaan kekerasan seksual terhadap wanita.

Namun merupakan sikap antisipasi terhadap konstruksi sejarah bangsa yang dinilai tidak didukung oleh kajian akademik dan bukti hukum yang meyakinkan.