Sabtu, 18 Juli 2026

Dilaporkan Adhel Setiawan, Dedi Mulyadi Langsung Berikan Jawaban terkait Polemik Hak Anak di Barak Militer

Photo Author
Boy Nugroho, Sketsa Nusantara
- Sabtu, 7 Juni 2025 | 21:10 WIB
Dedi Mulyadi tanggapi Adhel Setiawan yang melaporkan dirinya ke polisi. (Instagram @dedimulyadi71)
Dedi Mulyadi tanggapi Adhel Setiawan yang melaporkan dirinya ke polisi. (Instagram @dedimulyadi71)

SketsaNusantara.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang wali murid bernama Adhel Setiawan.

Laporan tersebut menyoroti kebijakan Dedi yang dinilai melanggar hak anak karena mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Namun, alih-alih bersikap defensif, Dedi meresponsnya dengan tenang dan tanpa amarah.

Dalam pernyataan yang ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 7 Juni 2025, pria yang akrab disapa Kang Dedi itu menanggapi tuduhan tersebut sebagai bagian dari risiko seorang pemimpin yang mengambil keputusan.

Baca Juga: Usai Dituding Sebagai Gubernur Sombong, Dedi Mulyadi: Jujur Aja Saya Memang Lagi Sombong Itu...

“Saya sampaikan ya kepada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya baik kritik, saran, bully, nyinyir atau upaya mempidanakan diri saya, enggak usah ditanggapi dengan emosi,” ucapnya.

Ia pun menambahkan, “Mungkin mereka lagi mau mencari perhatian.”

Tudingan Pelanggaran Hak Anak

Laporan Adhel Setiawan yang dilayangkan pada Kamis, 5 Juni 2025 ke Bareskrim Polri menyebut bahwa kebijakan pengiriman siswa ke barak militer melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76H.

Baca Juga: Lagi, Aturan Baru Dedi Mulyadi Tentang Jam dan Kegiatan Belajar di Sekolah Dasar sampai Menengah Atas

Menurut Adhel, tindakan Gubernur Dedi berpotensi membahayakan prinsip perlindungan anak dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Dedi Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan,” ujar Adhel, seraya menegaskan bahwa kebijakan tersebut cenderung otoriter.

Tak hanya di kepolisian, Adhel juga telah mengadukan masalah serupa ke Komnas HAM pada 8 Mei 2025.

Baca Juga: Kebijakan Dedi Mulyadi Liburkan Angkot Demi Atasi Macet Puncak Bogor Saat Long Weekend Tuai Pro dan Kontra dari Masyarakat

Ia menganggap langkah ini penting demi memastikan bahwa praktik pendidikan tidak melanggar hak-hak dasar anak.

Dedi Mulyadi Siap Hadapi Tuduhan

Menanggapi gelombang kritik yang diarahkan padanya, Dedi tetap tenang. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin tak seharusnya langsung dihakimi ketika mengambil keputusan yang tidak populer.

Halaman:

Editor: Boy Nugroho

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X