Akun Media Sosial X KPU Diretas? Berikut Ancaman Hukuman yang Menanti Pelaku Peretasan

SketsaNusantara.id - Aksi peretasan kembali terjadi. Kali ini akun resmi media sosial X Komisi Pemilihan Umum (KPU), @KPU_ID, diretas pihak tak bertanggungjawab sekitar pukul 2 dini hari pada 21 Mei 2025.

Peretas yang tidak diketahui identitasnya ini mengunggah beberapa konten provokatif, yang kemudian viral di media sosial.

Insiden ini menjadi perbincangan hangat karena menyangkut lembaga resmi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu.

Baca Juga: Adu Legalitas Kepemilikan Aset Pemandian Patemon, Komisi C DPRD Jember Pastikan Ahli Waris Pemilik yang Sah

Dilansir Sketsanusantara.id pada akun X @KPU_ID yang diretas, terdapat sejumlah unggahan mulai dari pernyataan soal isu ijazah, balasan atau pesan provokatif, hingga promosi judi online.

“Kalian jangan meributkan tentang ijazah, saya membenarkan itu dan juga anggota komisioner KPU; daripada kalian meributkan hal yang seperti itu, mending kalian bermain di website MAHAZEUS,” tulis peretas dalam linimasa akun X @KPU_ID yang di pin paling atas.

Begitu menyadari adanya peretasan, KPU langsung mengambil tindakan cepat. Semua unggahan tidak relevan berhasil dihapus sekitar pukul 08.36 WIB.

Baca Juga: KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Rp162,9 Miliar Sisa Anggaran Pilgub Jatim

Akibat peretasan ini, timbul kekhawatiran publik mengenai keamanan data dan integritas lembaga pemerintah.

Netizen mempertanyakan bagaimana akun resmi sekelas KPU bisa ditembus oleh peretas.

Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, telah mengatur larangan dan sanksi hukum pada tindak kejahatan peretasan.

Baca Juga: Terpilih Nahkodai Koperasi Merah Putih, Eks Anggota KPU Jombang Tancap Gas Susun Kepengurusan

Secara umum, aktivitas peretasan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang merevisi UU No. 11 Tahun 2008.

Dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.