KPK Usul Partai Dibiayai Negara, Tanggapan Istana: Tentu Bisa Diproses...

SketsaNusantara.id - Wacana pendanaan partai politik lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mengemuka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pihak yang menggulirkan usulan tersebut.

Alasannya adalah demi menekan biaya politik yang mahal sekaligus meminimalisasi praktik korupsi di tubuh partai politik. Usulan ini memancing berbagai respons dari publik dan pemerintah.

Pihak Istana pun akhirnya buka suara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden serius dalam agenda pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Kasus Ijazah Jokowi Membawa Nama Abraham Samad, Mantan Ketua KPK Akhirnya Bersuara

“Yang jelas Presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi dan ini juga bagian dari Asta Cita, memberantas korupsi,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta Pusat pada Senin, 19 Mei 2025.

Hasan menilai bahwa segala bentuk ide untuk menekan dan memberantas korupsi, termasuk yang datang dari lembaga seperti KPK, patut dihargai dan didiskusikan.

Menurutnya, hal tersebut bagian dari proses demokrasi dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif.

Baca Juga: Digeledah Selama 2 Jam Oleh KPK Atas Dugaan Keterlibatan Korupsi Dana Hibah Pokmas Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti Angkat Bicara!

“Ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan dari siapa pun, ide untuk menekan korupsi itu bisa didiskusikan dan nanti tentu bisa diproses mana ide terbaik, yang paling masuk akal, yang bisa dijadikan produk hukum,” jelasnya.

Wacana ini memang bukan hal baru, namun selalu menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, partai politik memang membutuhkan dana untuk operasional, pendidikan kader, hingga logistik kampanye.

Namun di sisi lain, kekhawatiran publik terhadap penyalahgunaan dana negara tetap tinggi.

Baca Juga: Ujian Hidup Paket Komplit? Usai Rumah Digeledah KPK Buntut Kasus Dugaan Korupsi Bank BJB, Netizen Ramai Sentil Ridwan Kamil: Kalau Nyakitin Istri...

Dalam pandangan Hasan, diskusi tak hanya berhenti pada apakah partai layak dibiayai negara, tapi juga menyentuh akar persoalan, yaknisistem politik itu sendiri. Menurutnya, beban biaya politik yang tinggi menjadi salah satu sumber lahirnya praktik korupsi, terutama menjelang dan saat pemilu.

“Termasuk juga memperbaiki sistem politik kan, karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya, jadi ada juga nanti akan muncul ide memperbaiki sistem politik supaya biaya tidak mahal lagi,” ujarnya.