Dikritik KPAI, Program Barak Militer Dedi Mulyadi Dianggap Tak Manusiawi dan Abaikan Hak Anak

SketsaNusantara.id — Kontroversi baru muncul di tengah kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Program pembinaan siswa bermasalah di barak militer yang mulai diterapkan pemerintah provinsi ini menuai kritik, termasuk dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dilansir SketsaNusantara.id dari acara Sapa Indonesia Pagi yang tayang di YouTube Kompas TV pada Selasa, 6 Mei 2025, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius terhadap anak.

Baca Juga: Larangan Wisuda dari Gubernur Dedi Mulyadi Disambut Positif, Siswi Ini Buktikan Perpisahan Tetap Seru Walau Tanpa Wisuda

Aris menegaskan bahwa anak yang disebut bermasalah justru termasuk dalam kategori kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan pendekatan penuh empati, bukan penanganan bergaya militer.

“Anak itu butuh perlindungan, karena dia kelompok rentan. Perlindungan anak itu ada tahapannya, dimulai dari pemenuhan hak-haknya terlebih dahulu,” jelas Aris dalam siaran tersebut.

Menurutnya, pendekatan keras bisa memicu stigma dan memperparah kondisi psikologis anak.

Baca Juga: Pakar Hukum Soroti Program Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer: Anak Nakal ke Barak, Anak Pelanggar Konstitusi Dikirim ke Mana?

“Kalau program ini menyasar anak-anak nakal atau bermasalah, maka berisiko besar menimbulkan stigma. Anak-anak itu akan dicap, bahkan merasa dijauhkan dari hak-haknya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Aris menegaskan bahwa perilaku menyimpang pada anak sering kali berasal dari kurangnya pemenuhan hak-hak dasar di lingkungan keluarga.

Ia menyebut bahwa kelekatan emosional dengan orang tua, perhatian, dan komunikasi yang baik sangat menentukan pembentukan perilaku anak.

Baca Juga: Tuai Banyak Kecaman, Dedi Mulyadi Tetap Ngotot Terapkan Vasektomi sebagai Syarat Bansos, Dandhy Laksono: Makin Terlihat Manipulatif

“Kalau orang tua hadir sepenuhnya, memberikan kepercayaan, komunikasi dan perhatian terbaik, maka anak akan lebih terbuka menyampaikan masalahnya. Ini yang sering kali luput dalam pendekatan struktural seperti ini,” ujarnya.

Kebijakan yang diinisiasi Dedi Mulyadi ini sebelumnya digadang-gadang sebagai langkah tegas dalam menangani pelajar yang melakukan pelanggaran kedisiplinan berat.