Selain itu, The Week juga mengungkap gaya kepemimpinan Tony Blair yang kerap menuai kritik karena cenderung sentralistik, sering mengabaikan pandangan rekan-rekannya di parlemen.
Tony seolah-olah berkuasa dan merasa jadi presiden, bukan sebagai kepala pemerintahan seperti tugas Perdana Menteri yang seharusnya ia lakukan.
Selama masa jabatannya sebagai PM Inggris, Tony Blair pernah menuai kontroversi karena menaikkan pajak, memperkenalkan Upah Minimum Nasional dan beberapa hak ketenagakerjaan baru hingga memperkenalkan reformasi konstitusional yang signifikan.
Pria kelahiran 1953 itu juga pernah ramai jadi sorotan saat menyatakan dukungannya terhadap LGBT dengan mempromosikan hak-hak kaum penyuka sesama jenis dalam Undang-Undang Kemitraan Sipil tahun 2004 lalu.
Kini, Tony Blair ditunjuk sebagai pengawas Danantara yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat hingga pengamat politik di Indonesia.
Beberapa warganet menyuarakan ketidaknyamanan mereka terhadap keterlibatan tokoh asing dalam pengelolaan dana investasi nasional BUMN yang mencapai ribuan triliun rupiah.
Sebelumnya, Tony Blair juga ditunjuk jadi Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama putra mahkota United Emirat Arab (UEA) di era pemerintahan Jokowi.
Jokowi megaku perekrutan Tony Blair tidak dibayar sama sekali malah akan mengundang investor masuk ke Indonesia. Namun, nyatanya kini IKN juga masih belum jelas nasibnya.
"Tony Blair jadi dewan penasehat Ibukota Nusantara (IKN). Diharapkan investor beramai-ramai mendatangi IKN, nyatanya IKN sepi investor," komentar pengamat politik Jhon Sitorus melalui akun X @JhonSitorus_18 yang diunggah hari Senin, 24 Februari 2025.
"Sekarang, Tony Blair juga jadi Dewan Pengawas Danantara. Wajar jika banyak yang khawatir pasar modal ANJLOK hari ini. Respon pelaku pasar pesimis dan kebanyakan "tunggu aja dulu"," imbuhnya.
"Rekam jejaknya di IKN saja tidak beres, apalagi menangani aset Rp 14.700 Triliun? Prabowo tidak belajar dari kesalahan Jokowi mengangkatnya sebagai penasehat IKN kah?" pungkas Jhon Sitorus.
"Tony Blair ada di dewan direksi. Aneh, katanya dia membantu Jokowi mendapatkan investasi untuk IKN, tetapi tidak berhasil. IKN (sekarang) tidak punya cukup uang, terutama dari investor luar negeri. Mengapa masih menggunakan orang yang sama yang tidak cukup membantu? Untuk apa?" imbuh jurnalis senior Zakki Amali melalui akun X @ZakkiAmali.
"Ada apa dengan hobi Pemerintah RI memasukkan Tony Blair ke struktur mega proyek? Sebagai dewan penasihat IKN apa hasilnya membawa investor? Tidak. Cost (biaya) menempatkan dia dalam dewan ini itu yang namggung siapa?" komentar pengamat politik dan jurnalis senior Uni Lubis melalui akun X @unilubis.
Artikel Terkait
Profil Burhanuddin Abdullah Inisiator dan Ketua Tim Pakar Danantara, Mantan Gubernur BI yang Pernah Dipenjara Imbas Korupsi
Siapa Calon Bos Danantara? Profil Pandu Sjahrir, Keponakan Luhut Binsar yang Dirumorkan Bakal Kelola Aset Rp14 Ribu T
Kaesang Pangarep Dikabarkan Bakal Duduki Posisi Strategis Danantara, Jokowi Family Makin Menyala
Danantara Lahan Basah Bancaan Kekuasaan Para Penguasa, Jokowi hingga Ponakan Prabowo Masuk Struktur: Tujuan Efisiensi Anggaran?
SAH! Presiden Prabowo Subianto Luncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara, Sambut Era BaruĀ Badan Usaha Milik Negara