Dengan kata lain, nama-nama yang masuk dalam daftar ini termasuk Harvey Moeis dan keluarganya sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah daerah.
Penjelasan dari BPJS Kesehatan ini justru memicu kritik pedas dari warganet.
Banyak warganet menyayangkan bahwa banyak orang kaya, bahkan seorang terdakwa korupsi seperti Harvey Moeis masih mendapatkan fasilitas negara, termasuk iuran BPJS yang dibayarkan oleh APBD.
"Berarti selama ini kami membayar pajak untuk ngasih makan orang kaya macam Harvey Moeis, bahkan tersangka korupsi 300 T BPJS ikut dibiayain negara," tulis seorang warganet.
Kritik lainnya menyoroti ketidakadilan distribusi fasilitas ini. "Jatah orang nggak mampu masih diembat juga. Kasihan banget nasib rakyat kecil," imbuh netizen lainnya.
Sebelumnya, Harvey Moeis juga tamai jadi gunjingan publik karena telah vonis hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp 211 miliar dalam kasus korupsi timah yang tidak sepadan dibandingkan kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahkan mengajukan banding atas putusan tersebut karena dinilai terlalu ringan.
Warganet pun mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tetap memberikan hak sebagai peserta BPJS PBI kepada Harvey Moeis meskipun statusnya sebagai terdakwa korupsi jelas merugikan negara.
Publik mendesak adanya evaluasi terhadap kriteria penerima PBI agar lebih tepat sasaran diterima oleh orang-orang yang lebih membutuhkan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat.
Selain itu, pemerintah didesak untuk lebih tegas menindak dan menghukum koruptor demi memberantas korupsi di Indonesia.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!