SketsaNusantara.id - Persoalan resapan air tanah di Jember yang menurut, membuat Calon Wakil Bupati Jember Djoko Susanto menyoroti implementasi Perda no 3 tahun 2012 yang tidak maksimal.
Pasalnya menurut Djoko Susanto, persoalan pengelolaan air tanah di Jember makin menurun karena tidak ada sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jember.
"Jember sudah memiliki Perda no 3 tahun 2012 tentang pengelolaan air tanah di Jember, tetapi perda ini tidak bisa diimplementasikan karena berbanding dengan RTRW Jember," ujarnya saat debat di Kecamatan Kaliwates, Sabtu 9 November 2024.
Baca Juga: Rahayu Saraswati Kunjungi KH Ahmad Muzakki Syah saat ke Jember, Ada Pesan dari Presiden Prabowo
Djoko Susanto menilai, implementasi Perda no 3 tahun 2012 ini sangat inkonsistensi Pemerintah Daerah dalam menjalankan peraturan di Jember.
"Dalam perda ini tidak sinkron dengan Perda RTRW no 1 tahun 2015 lalu, sehingga membuat resapan air di Jember menjadi terganggu," imbuhnya.
Maka dari itu, pihaknya memberika solusi terkait persoalan resapan air tanah ini dengan mengevaluasi regulasi yang ada.
"Melakukan perbaikan hulu sungai, menyediakan sumur berbasis komunitas, membangun resapan tanah baru, membuat embung, hingga melakukan reboisasi hutan serta membangun resapan air di wilayah perkotaan," tegasnya.
Pasalnya, menurut Djoko resapan air tanah di kota sudah menjadi beton karena dibangun bangunan yang besar dan mempersempit resapan air tanah.
"Kondisi ini membuat di wilayah perkotaan banyak beton dan resapan menjadi rendah, maka perlu ada sinkronisasi dari regulasi yang ada," tuturnya.
Ia menambahkan, akan melakukan melanjutkan program 3 juta rumah dari pemerintah pusat ke daerah agar lebih tertata.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!