SketsaNusantara.id – KPU Bondowoso turut serta dalam Bimbingan Teknis Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Tahun 2024 yang diadakan oleh KPU Republik Indonesia di The Rich Hotel Yogyakarta.
Kegiatan yang berlangsung dari 27-31 Agustus 2024 ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan logistik Pilkada 2024 yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam acara tersebut, Novy Hasbhy Munawar, Kepala Biro Logistik KPU RI, menyampaikan pentingnya pengelolaan logistik yang terstruktur dan akurat dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Juga: KPU Jatim Terima 3 Paslon Maju Pilgub 2024, Tiga Srikandi Siap Bertarung, Ini Profil Singkatnya
"Pengelolaan logistik pemilu meliputi tahapan perencanaan, pengadaan, hingga pemusnahan surat suara, yang semua ini harus dilakukan dengan tepat dan efisien," ujar Hasbhy, dilansir SketsaNusantara.id dari laman kab-bondowoso.kpu.go.d.
Hasbhy juga mengapresiasi peran penting para admin dan operator SILOG yang terlibat dalam memastikan keberhasilan Pilkada melalui pengelolaan logistik yang baik.
"Kami sangat mengapresiasi peran bapak-ibu dalam memastikan semua tahapan logistik berjalan sesuai dengan rencana," tambahnya.
Bimbingan teknis ini tidak hanya memfokuskan pada pengenalan dan penggunaan aplikasi SILOG, tetapi juga pada pengujian sistem untuk memastikan akurasi dan efektivitasnya.
Yuliyanto Sudrajad, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Logistik KPU, menegaskan bahwa SILOG adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan logistik Pilkada.
"SILOG memberikan kita kemampuan untuk mengawasi seluruh proses logistik dari perencanaan hingga distribusi, sehingga semua bisa berjalan lebih efisien," jelas Yuliyanto.
Baca Juga: Pakai Motor Listrik, KPU Jatim Terima Khofifah-Emil Daftar Pilgub 2024: Sudah Lengkap...
Lebih lanjut, Eberta Kawima, Deputi Teknis KPU RI, mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengadaan logistik melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Setiap pengadaan yang dianggarkan harus dicatat dalam sistem ini untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas.