Koalisi Masyarakat Sipil dan AJI Jayapura Gelar Aksi Bisu di Sorong, Protes Sunyi Melawan Dinasti Politik Jokowi

SketsaNusantara.id - Koalisi Masyarakat Sipil dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, gelar aksi bisu suarakan kegelisahan atas upaya revisi Undang-Undang Pilkada pada 22 Agustus 2024 di Taman Sorong City, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Namun, aksi ini bukan hanya tentang revisi hukum semata, melainkan sebuah simbol perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi dan keberlanjutan politik dinasti di Indonesia.

Pemuda Adat Moi Sorong, Ayub Paa, dengan lantang menyampaikan kritiknya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Mengenal Sosok Marie Antoinette, yang Mendadak Trending Bersamaan dengan Viralnya Bau Ketek Erina Gudono

Selama satu dekade memimpin, Jokowi dinilai telah menggeser arah demokrasi, menjadikannya alat untuk memperkuat kekuasaan melalui aturan-aturan yang dinilai mendukung langgengnya politik dinasti.

Dalam pernyataan sikapnya, Ayub melihat perubahan ini sebagai pergeseran dari pemimpin sipil yang pernah diharapkan, menjadi figur yang lebih menyerupai "monster kapitalis" yang mengabaikan kepentingan rakyat.

Yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah penundaan pengesahan RUU Masyarakat Adat, sebuah undang-undang yang sangat dinantikan oleh masyarakat adat Papua.

Baca Juga: Profil Ketua BEM UI, Verrel Uziel yang Siap Demo hingga Revisi UU Pilkada Dibatalkan, Fakultas hingga Akun IG 

Di tengah berbagai reformasi hukum yang diusulkan, RUU Masyarakat Adat tampaknya terpinggirkan, sementara revisi UU lain yang dinilai menguntungkan kelompok elit justru diprioritaskan.

Ayub menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, yang justru semakin terdesak oleh kepentingan modal dan kekuasaan.

Sementara itu, Anggota Advokasi AJI Jayapura, Safwan, menambahkan bahwa tindakan rezim Jokowi telah menciptakan pemerintahan yang lebih cenderung ke arah oligarki dan dinasti.

Baca Juga: Atas Dasar Protokol Keamanan, Wartawan Dilarang Meliput Acara Munas Golkar yang Dihadiri Jokowi, Belum Apa-Apa Udah Dibungkam?

Keprihatinannya terletak pada kenyataan bahwa alih-alih melindungi hak-hak dasar masyarakat, pemerintah justru sibuk menyusun aturan-aturan yang memperkuat posisi politik dinasti.

Di tengah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua, pemerintah malah fokus pada upaya mempertahankan kekuasaan melalui pendekatan yang dianggap represif, termasuk RUU TNI dan RUU Polri yang dinilai dapat mengarah ke otoritarianisme.