Menimbang Agrarische Wet Era Kolonial Belanda Vs UU IKN, Siapa yang Lebih Bersifat Kolonial?

Beberapa organisasi masyarakat sipil mengkhawatirkan bahwa undang-undang ini akan memperburuk situasi bagi masyarakat yang bergantung pada tanah untuk kehidupan mereka

Undang-Undang Cipta Kerja dengan ketentuan HGU selama 90 tahun disebut sebagai langkah yang ambisius pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Untuk itu dikhawatirkan implementasi jangka panjang undang-undang ini akan mengabaikan hak-hak masyarakat dan lingkungan serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat.

Undang-Undang IKN

Sementara itu, untuk Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah IKN rupanya memungkinkan pemberian hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun, sesuai dengan Pasal 16A ayat (1) terkait dengan investasi dan pembangunan di wilayah IKN. 

Baca Juga: Sudah Official? Istana Garuda Dipilih Jokowi Jadi Nama Gedung Kantor Presiden di IKN Nusantara

Pemerintah menjelaskan bahwa aturan HGU hingga 190 tahun di wilayah IKN bertujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya. Perubahan ini merupakan bagian dari UU IKN yang baru

Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru disahkan memberikan ketentuan penting mengenai hak guna usaha (HGU) yang dapat berlangsung hingga 190 tahun. 

Hal ini diatur dalam Pasal 16A, yang memungkinkan investor untuk memiliki hak guna usaha selama dua siklus, masing-masing 95 tahun, yang dapat diperpanjang. Ketentuan ini bertujuan untuk menarik investasi ke wilayah IKN, yang terletak di Nusantara, Kalimantan Timur 

Pemberian HGU selama 190 tahun ini menuai kontroversi dimana banyak pihak, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengkritik bahwa kebijakan ini dapat melanggar konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria. 

Baca Juga: 13 Anggota The Prediksi, Klub Motor Artis yang Diajak Jokowi Touring di IKN, Punya Slogan Jaya, Jaya, Jaya 

Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan segelintir investor dibandingkan masyarakat lokal, dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam penguasaan tanah 

Pemerintah menyatakan bahwa HGU yang panjang ini dirancang untuk memberikan jaminan bagi investor dalam berinvestasi di wilayah baru ini 

 Namun sejumlah kritikus yang muncul menunjukkan bahwa ada risiko besar terkait dengan penguasaan tanah yang berlebihan oleh investor asing, yang dapat merugikan masyarakat lokal dan lingkungan 

 Apa yang disampaikan oleh pemilik akun @dandhy_laksono terkait 'bau kolonial' yqng disebutkan Presiden Jokowi mendapat banyak respon dari masyarakat.